Gibran Mundur, Jika Voting MPR Imbang, Prabowo yang Tentukan Wapres Baru?

SuaraJakarta.id - Siapa yang menentukan Wakil Presiden baru setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri? Presiden Prabowo Subianto memang memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, ada satu ketentuan yang membuat kewenangan Presiden menjadi lebih besar apabila pemungutan suara di parlemen berakhir imbang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), apabila dua calon wakil presiden memperoleh jumlah suara sama dalam sidang paripurna MPR, pemilihan harus diulang satu kali.

Jika pemungutan suara kedua tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berhak memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (6) dan (7) UU MD3. Artinya, Prabowo tidak hanya mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran, tetapi juga dapat menentukan pilihan akhir apabila MPR dua kali gagal menghasilkan pemenang melalui pemungutan suara.

MPR Tidak Langsung Menyerahkan Keputusan kepada Presiden

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Aturan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh kepala negara. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satunya melalui sidang paripurna.

Dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3, Presiden diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Baca Juga: Main Aman, Prabowo Subianto Tunjuk Pria Jakarta Ini Sebagai Wapres Baru?

Kedua calon tersebut juga harus menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna sebelum pemungutan suara dilakukan.

Selanjutnya, anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Bagaimana Jika Dua Calon Mendapat Suara Sama?

Persoalan menjadi menarik apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama dalam pemilihan. Pasal 46 ayat (5) UU MD3 mengatur bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.

Namun, apabila tidak ada calon yang unggul karena perolehan suaranya sama, Pasal 46 ayat (6) mengatur pemungutan suara harus diulang satu kali lagi.

Artinya, hasil imbang pada pemungutan suara pertama tidak langsung membuat Presiden mengambil alih keputusan.

MPR masih diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan ulang agar salah satu calon mendapatkan suara lebih banyak.

Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Sebab, proses pemilihan tetap mengutamakan keputusan melalui sidang MPR sebelum kewenangan penentuan akhir beralih kepada Presiden.

Prabowo Bisa Menentukan Jika Dua Kali Imbang

Lalu, bagaimana jika pemungutan suara kedua juga tidak menghasilkan pemenang? Jawabannya terdapat dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila hasil pemilihan ulang tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon wakil presiden.

Dengan ketentuan ini, Presiden memiliki kewenangan menentukan calon terpilih apabila MPR tidak berhasil menghasilkan keputusan melalui dua kali pemungutan suara.

Namun, kewenangan tersebut tidak berlaku sejak awal proses pemilihan. Prabowo baru dapat menentukan salah satu calon apabila pemungutan suara pertama dan pengulangannya sama-sama berakhir imbang.

Setelah calon ditetapkan, MPR melaksanakan pelantikan wakil presiden terpilih melalui sidang paripurna. Ketentuan pelantikan tersebut diatur dalam Pasal 47 UU MD3.

MPR Punya Waktu Maksimal 60 Hari

Selain mengatur mekanisme pemilihan, konstitusi juga memberikan batas waktu bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Sementara itu, Presiden memiliki waktu pengajuan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3.

Dua batas waktu tersebut memiliki fungsi berbeda. Batas 60 hari berkaitan dengan penyelenggaraan sidang pemilihan oleh MPR, sedangkan batas 14 hari mengatur waktu pengajuan calon oleh Presiden sebelum sidang paripurna.

Ketentuan tersebut menjadi dasar proses pengisian jabatan setelah MPR menyatakan kursi wakil presiden kosong menyusul pengunduran diri Gibran.

Dengan demikian, proses penggantian Gibran tidak hanya bergantung pada siapa dua nama yang diajukan Prabowo. Hasil pemungutan suara di MPR juga menentukan apakah keputusan akhir berada di tangan anggota MPR atau Presiden.

Publik kini menantikan perkembangan proses pengisian jabatan tersebut, termasuk dua nama yang akan diajukan Prabowo untuk menjadi wakil presiden hingga akhir masa pemerintahan berjalan.