Ronald Seger Prabowo
Senin, 16 November 2026 | 21:04 WIB
Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) secara resmi menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka. [Suara.com/dok]
Baca 10 detik
  • Lingkar Pemuda Indonesia mendukung Sufmi Dasco Ahmad mendampingi Presiden Prabowo Subianto demi memperkuat stabilitas politik nasional.
  • Dukungan tersebut bertujuan mendorong percepatan delapan program prioritas nasional serta pencapaian target makroekonomi tahun 2027.
  • LPI mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat berpartisipasi mengawal pembangunan nasional serta penguatan demokrasi Indonesia.

SuaraJakarta.id - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) secara resmi menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan dukungan tersebut didasarkan pada pandangan LPI mengenai pentingnya stabilitas politik, penguatan komunikasi antarlembaga negara, serta percepatan pelaksanaan program pemerintahan di tengah berbagai tantangan nasional.

LPI menilai, pemerintahan Prabowo Subianto membutuhkan sosok pendamping yang memiliki pengalaman politik, kemampuan membangun komunikasi lintas partai, serta kapasitas menjembatani kepentingan berbagai elemen bangsa.

Dalam pandangan organisasi tersebut, Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kapasitas untuk menjalankan peran tersebut. Pengalamannya di parlemen dan komunikasi dengan berbagai kalangan politik maupun masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat koordinasi pemerintahan.

LPI juga berpandangan bahwa pemerintahan saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam melakukan pembenahan tata kelola negara, memperkuat institusi pemerintahan, serta memastikan kebijakan nasional berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan masyarakat.

Dorong Percepatan Delapan Program Prioritas Nasional

Selain persoalan stabilitas politik, LPI menilai kehadiran figur pendamping presiden yang memiliki kemampuan koordinasi politik dapat mendukung percepatan pelaksanaan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang disebut menjadi fondasi penyusunan RAPBN 2027.

Delapan sektor prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan angka kemiskinan.

Menurut LPI, pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: Gibran Mundur, Jika Voting MPR Imbang, Prabowo yang Tentukan Wapres Baru?

Di samping delapan prioritas tersebut, terdapat lima sektor pendukung yang juga dinilai penting, yakni penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum yang berkeadilan, reformasi tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi nasional, serta penguatan diplomasi ekonomi di tingkat global.

Soroti Keberlanjutan Program Unggulan Pemerintah

LPI turut menyoroti pentingnya keberlanjutan sejumlah program unggulan pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Rumah Rakyat, dan program hilirisasi industri.

Dalam keterangannya, LPI menyebut target program MBG mencapai 82 juta penerima manfaat hingga Desember 2026. Organisasi tersebut juga mencantumkan angka 63,13 juta penerima manfaat melalui operasional 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per Mei 2026.

Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai perlu terus diperluas agar akses layanan kesehatan preventif dan kuratif dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, LPI mendorong optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, mempermudah akses kebutuhan pokok, serta memperkuat pembiayaan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kawasan pesisir.

Load More