![Robot damkar LUF60 memadamkan api saat demonstrasi robot pemadam kebakaran di Halaman Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Kamis (13/2). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/02/13/89006-robot-damkar.jpg)
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satriadi Gunawan mengatakan, dugaan mark up pembelian robot damkar sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 847 juta.
"Kaitan robotik dan LUF-60 sudah ada temuan BPK. Dalam temuannya, untuk LUF-60 Rp 847 juta," ujar Satriadi dalam rapat.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan proses pengembalian anggaran sebesar Rp 847 juta yang telah menjadi temuan dari BPK tersebut.
![Robot pemadam kebakaran MVF-5 U3 memadamkan api saat didemontrasikan di Halaman Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Kamis (13/2). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/02/13/99751-robot-damkar.jpg)
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, August Hamonangan meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan transparansi dalam proses pengembalian anggaran yang menjadi temuan BPK.
Baca Juga:Anies Resmikan Tugu Peti Mati, Ferdinand Geram hingga Beri Sindiran Menohok
PSI juga tak keberatan untuk melibatkan KPK guna menyelidiki lebih lanjut wilayah pelelangan robot damkar.
"Bila perlu kami minta KPK memasuki wilayah pelelangan damkar karena dengan temuan BPK sebesar Rp 840 juta itu menunjukkan adanya untus tipikor menurut kami," ungkap August.
