"Kan masalahnya sudah selesai? SK Direksi terkait itu sudah ada di akhir 2019, seluruh 3 Serikat Pekerja yang ada saat itu sudah sepakat, ada notulennya kok. Lah ini Serikat Pekerja yang dibentuk belakangan kok malah menuntut apa yang sudah disepakati," kata Jhony.
Selama menjabat tiga bulan, Jhony mengklaim sudah mengakomodir kebutuhan para serikat pekerja yang diminta. Bahkan masalah upah lembur juga disebutnya sudah rampung.
"Ketemu saya saja mereka semua bisa sebulan 4 kali, solusi kita kasih, tapi kan ditolak. Saksinya banyak lho, puluhan orang, masa saya bohong di depan semua serikat karyawan? Kan konyol," jelasnya.
Karena itu, ia merasa pelaporan terhadap dirinya malah membuat suasana kerja tidak kondusif.
Baca Juga:Tuntut Upah Lembur, Pemecatan 8 Pegawai Disoal Serikat Pekerja TransJakarta
Namun ia meyakini memang tidak bisa memuaskan semua orang dalam setiap kebijakan.
"Kita nggak bisa puaskan semua orang, apalagi yang memang niatnya dari awal sudah nggak baik. Mereka bukan lagi memperjuangkan hak, tapi sedang memaksakan aspirasinya, nggak boleh dong memaksakan itu," pungkasnya.
