SuaraJakarta.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Bogor, Depok dan Bekasi akan menerapkan PSBB ketat dengan bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Ini menyusul PSBB total yang dilakukan Jakarta.
Hal itu diputuskan Ridwan Kamil setelah rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (14/9/2020). Rapat itu berlangsung sejak pukul 09.00 WIB.
Rapat dilakukan via virtual dengan dilakukan bersama kepala daerah bodebek.
"Kesimpulan yang pertama kita mendukung sepenuhnya kebijakan PSBB ketat di Jakarta dari Pak Anies, dengan melakukan pola yang sama di wilayah yang berdekatan Jakarta, dengan PSBB ketat tapi dengan pola yang namanya PSBM," kata Ridwan Kamil.
Baca Juga:PSBB Total Jilid II di Jakarta, Transportasi Publik 50 Persen
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 443/134/Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan COVID-19 yang ditandatanganinya pada Sabtu (12/9/2020).
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan SE tersebut dikeluarkan karena adanya lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta dan wilayah Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi).
Dia berharap, dengan keluarnya SE tersebut kewaspadaan semua daerah di Jabar meningkat.
Selain itu, kata dia, bupati/wali kota diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.
"Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Jabar efektif dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19," kata Daud.
Baca Juga:Bogor Berstatus Zona Merah COVID-19 di Hari Pertama PSBB Total Jakarta
Ridwan Kamil mencontohkan penerapan PSBM di Kota Bogor sejak 29 Agustus lalu, di mana setelah penerapan PSBM, kasus positif COVID-19 di kota itu menurun.
PSBM mengatur pembatasan jam operasional toko, mal, atau pusat kegiatan hingga pukul 18.00 WIB serta penerapan jam malam setelah pukul 21.00 WIB.
Melalui SE tersebut, kata Daud, bupati/wali kota diminta memperketat pengawasan fasilitasi publik untuk mencegah kerumunan.
Ia menyebut sosialiasi dan publikasi tentang protokol kesehatan serta perilaku hidup sehat mesti digencarkan.
"Sanksi terhadap para pelanggar protokol kesehatan harus ditegakkan. Bupati/wali kota diminta mengatur jam operasional kegiatan publik," ucapnya.
Dia mengatakan bupati/wali kota mesti meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak kepolisian serta TNI.
