SuaraJakarta.id - Sebanyak 8.000 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja yang dihelat aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), Jumat (16/10/2020).
Ribuan personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah.
"Sekitar 8000 lebih personel gabungan TNI Polri dan Pemda ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan.
Selain itu, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan personel cadangan. Dia menyebut ada 10 ribu personel cadangan yang telah disiagakan di Polda Metro Jaya.
Baca Juga:8 Ribu Polisi-Tentara Jaga Demo UU Cipta Kerja 6.000 Mahasiswa Siang Ini
"Serta cadangan 10 ribu yang standby di Polda," sambungnya.
Koordinator Wilayah BEM Seluruh Jabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia Bagas Maropindra, sebelumnya menyampaikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada siang ini.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat alias DPR RI.
"Lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," kata Bagas dalam pernyataan resmi.
Disisi lain, dia juga menyampaikan pernyataan sikap mahasiswa. Berikut empat pernyataan sikapnya:
Baca Juga:Polisi: Rusuh Demonstrasi UU Cipta Kerja di Padang Spontanitas Pengangguran
Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut UU Cipta Kerja.
Kedua, mengecam tindakan pemerintah yang dinilai berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU sapu jagat.
Ketiga, aliansi mahasiswa mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh demonstran dalam aksi-aksi sebelumnya.
Keempat, mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dibatalkan.
