Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Buruh Skakmat Megawati: Ingat Dong saat Kritik SBY sampai Nangis-nangis

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir Jum'at, 30 Oktober 2020 | 14:54 WIB

Buruh Skakmat Megawati: Ingat Dong saat Kritik SBY sampai Nangis-nangis
Megawati Soekarnoputri saat menangis dalam Rakernas PDIP di Makassar, Selasa (27/5/2008). [Capture tayangan televisi]

"Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita..."

SuaraJakarta.id - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri karena menganggap anak muda alias milenial hanya bisa berdemo hingga berujung perusakan kini menjadi sorotan sejumlah pihak.

Terkait hal ini, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pun berpesan kepada Megawati agar membuka memori lamanya.

Hal yang dimaksud Nining adalah ketika momen Megawati memprotes adanya kenaikkan harga BBM pada 2008 atau ketika SBY menjabat sebagai presiden.

Megawati bahkan ketika itu sempat bercucuran air mata karena mengaku sedih melihat kondisi rakyat. Air mata Megawati tumpah di acara Rakernas PDI-P di Makassar.

Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca dengan kejadian 22 tahun silam tersebut. Bukan justru setelah menjadi partai penguasa melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lain yang melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/10/2020) malam.

Nining menjelaskan kepada Megawati, bahwa alasan mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan sejumlah elemen masyarakat lainnya belakang ini turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi lantaran aspirasi mereka tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR. Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Dikritik itu karena para pemimpin melahirkan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak pada rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta ditambah lagi ruang demokrasi semakin terjadi kemunduran. Itu realita yang kita hadapi," jelas Nining.

Nining menilai jika Pemerintah dan DPR tak ingin mendapat kritik maka semestinya membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat. Bukan justru melarang atau menggembosi gerakan rakyat yang menolak regulasi dan kebijakan yang merugikan.

"Kalau Pemerintah tidak boleh dikritik atau didemonstrasi ya bikin dong regulasi yang berpihak kepada rakyat, bukan kemudian semakin merusak rakyat," kata dia.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait