SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas mengenai rencana penggunaan kawasan Monumen Nasional atau Monas sebagai tempat acara reuni akbar persaudaraan alumni/PA 212. Hasilnya mayoritas anak buah Gubernur Anies Baswedan yang hadir dalam rapat itu tidak menyetujuinya.
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional Irfal Guci mengatakan, rapat tersebut digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol pada Rabu (11/11/2020). Para Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang mengikuti rapat tersebut menyatakan kegiatan reuni akbar 212 tidak bisa digelar di Monas.
"Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena memang sedang suasana covid seperti ini," ujar Irfal saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/11/2020).
Irfal menjelaskan, sejak Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sampai sekarang Monas ditutup untuk umum dan jenis kegiatan apapun dilarang. Nantinya jika reuni akbar 212 dibolehkan, maka banyak pihak yang protes.
Baca Juga:Massa Sambut Kepulangan Rizieq Shihab, Transjakarta Modifikasi Rute Layanan
"Kalau satu boleh nanti semua itu pada bablas, pada minta. Nanti pada nanya kenapa boleh, apa alasannya kenapa kami yang (pesertanya) lebih kecil gak boleh," tuturnya.
Kendati demikian, hasil rapat tersebut hanya menjadi rekomendasi dari Kesbangpol kepada Anies. Sebab nantinya Anies yang membuat keputusan boleh atau tidaknya Monas dijadikan tempat reuni akbar 212.
"Tapi keputusan akhir itu, karena rekomendasi kita kasih ke pak Gubernur, terserah pak Gubernur kasih apa nggak. Kalau boleh kita siap kalo nggak ya lebih bagus lagi," terangnya.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Taufan Bakri membenarkan adanya rapat pertemuan dengan sejumlah pihak dari Pemprov hingga kepolisian. Namun agendanya belum membahas acara reuni akbar 212.
"Belum, belum (bahas reuni akbar). Enggak ada kok (orang 212) yang datang," kata Taufan.
Baca Juga:Siap Beroperasi Normal 2021, Hari Ini Underpass Senen Extension Uji Coba
Taufan mengatakan pihaknya sedang membahas masalah ketertiban dan keamanan masyarakat atau kamtibmas di ibu kota. Terlebih lagi mengenai pergerakan masyarakat setelah kepulangan Rizieq.
- 1
- 2
