Menteri Edhy Prabowo Jadi Tersangka KPK, Begini Suasana di Kantor KKP

SuaraJakarta.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka.

Menteri Edhy Prabowo jadi tersangka KPK atas dugaan kasus suap ekspor benih lobster, Rabu (25/11/2020) malam.

Meski pucuk pimpinannya ditangkap KPK, suasana dan aktivitas di perkantoran KKP berjalan seperti biasa.

Pelayanan publik di KKP dipastikan tetap berjalan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP.

Surat itu diteken Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar pada Rabu (25/11/2020).

"Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan," kata Antam yang dikutip Suara.com, Kamis (26/11/2020).

Suasana kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (25/11/2020) pagi, pasca penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK. [Suara.com/Bagaskara]

Antam juga menjelaskan kalau seluruh pegawai di lingkungan KKP diimbau untuk tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ia meminta kepada pegawai untuk bisa fokus dan semangat dalam bekerja serta menjaga soliditas internal KKP.

Pasalnya, pelayanan publik menjadi prioritas utama KKP.

"Kita fokus saja bekerja, melayani masyarakat."

Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan 'Forwarder' dan ditampung dalam satu rekening mencapai Rp 9,8 miliar.

"Apakah ada 40 perusahaan dengan total uang Rp 9,8 miliar atau beberapa perusahaan belum dapat disimpulkan tapi dari tahapan pemeriksaan saat ini didapat kesimpulan uang itu berasal dari berbagai perusahaan yang tidak terputus," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/11/2020).