Jalur Sepeda Jadi Parkiran, PDIP Minta Anies Tingkatkan Angkutan Umum

"Padahal jalur sepeda banyak yang tidak dilalui sepeda dengan jumlah cukup, dan sebagian besar jadi jalur sepeda motor dan parkir mobil."

Rizki Nurmansyah | Fakhri Fuadi Muflih
Senin, 01 Maret 2021 | 18:53 WIB
Jalur Sepeda Jadi Parkiran, PDIP Minta Anies Tingkatkan Angkutan Umum
Penampakan jalur sepeda di Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (26/2/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang membuat jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Pasalnya jalur itu disebutnya malah menjadi parkiran motor dan mobil.

Menurut Gilbert, kebijakan Anies membuat jalur sepeda permanen dengan lebar 2 meter dengan pembatas beton tidak adil bagi masyarakat.

Apalagi jumlah sepeda tidak begitu banyak sampai harus dibuatkan jalur yang lebar.

"Padahal jalur sepeda banyak yang tidak dilalui sepeda dengan jumlah cukup, dan sebagian besar jadi jalur sepeda motor dan parkir mobil," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Senin (1/3/2021).

Baca Juga:Gubernur Anies Batasi Usia Kendaraan 10 Tahun, PDIP: Bikin Perda Dulu

Tak hanya itu, Gilbert menyesalkan kebijakan itu yang harus memakan badan jalan kendaraan.

Hal ini malah makin menyulitkan bagi pengguna kendaraan motor.

"Sementara trotoar diperbesar, sehingga makin mempersempit jalur mobil dan motor," jelasnya.

Karena itu, ia meminta agar Anies fokus untuk membenahi angkutan umum. Apalagi menurutnya sistem JakLingko belum berjalan maksimal sejauh ini.

"Sebaiknya angkutan massal yang ditingkatkan terlebih dahulu dengan menambah jumlah armada, frekuensi, ketepatan waktu dan jumlah jalur agar mencapai seluruh daerah di Jakarta," katanya.

Baca Juga:Mobil Mewah Alphard Masuk Jalur Sepeda Viral, Seolah Tak Bersalah

Untuk bisa membenahi angkutan umum, Gilbert menilai seharusnya Anies bisa lebih maksimal. Apalagi ada pajak dari sektor transportasi yang dikelola oleh swasta.

"Seharusnya pajak yang dipungut dikembalikan juga ke sector transportasi, selain pendidikan dan kesehatan," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini