SuaraJakarta.id - Di balik Moeldoko Kudeta Partai Demokrat, analis politik cium ada agenda Amandemen UU yang meloloskan Presiden 3 periode atau presiden RI menjabat 3 periode.
Hal itu dikatakan Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Analisis dia berawal dari kecurigaan ada peran Istana Kepresidenan dalam memuluskan kudeta Moeldoko. Apalagi Moeldoko menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Jadi, dengan membiarkan Moeldoko bikin 'ribut' di Partai Demokrat, menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini," ujar Pangi, Senin (8/3/2021).
Pangi menilai Jokowi harusnya memecat Moeldoko yang telah mencoreng nama baik Jokowi dan juga istana. Pangi juga menyarankan untuk secepatnya menolak pengesahan KLB dan mengakui AHY sebagai Ketua Umum PD yang sah.
Baca Juga:Kader Demokrat Kecewa dengan Satgas Covid-19 Terkait KLB di Deli Serdang
"Itu saja tidak cukup, pemerintah saya kira perlu menyakinkan publik tidak ada dualisme kepengurusan di PD. Kemudian, mengakui bahwa AHY ketua umum PD yang sah," tutur.
Dalam hal ini juga Pangi juga mencurigai adanya agenda yang didesain sedemikian rupa oleh oknum-oknum tertentu.
"Mungkinkah amandemen UUD 1945 terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode?"
"Apa pun agendanya, masyarakat layak curiga. Karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan semua," pungkas Pangi.
Pangi menilai hal tersebut dengan melihat komposisi koalisi pemerintahan sudah terlalu gemuk, 6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75 persen kursi, sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
Baca Juga:Minta Jokowi Pecat Moeldoko karena Rebut PD, Wasekjen Gerindra: Bikin Malu!
