SuaraJakarta.id - Persoalan mafia tanah menjadi pekerjaan rumah terberat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai bidang.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Teranyar masalah ini terjadi dalam pembelian lahan untuk program Rumah DP Rp 0 saja yang kini ditangani KPK.
"Memang di Jakarta ini banyak sekali sengketa lahan dan mafia tanah," ujarnya dilansir dari Antara.
Baca Juga:Yoory Belum Dipecat, Wagub DKI: Tunggu Penyelidikan KPK
Karena itu, kata Wagub DKI, perlunya kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polri untuk dapat memberantas mafia tanah.
"Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik," katanya.
Dia setuju dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Sulistyo untuk menuntaskan persoalan mafia tanah.
Apalagi masalah mafia tanah ini tidak hanya ada di DKI. Tapi juga di seluruh Indonesia.
"Yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah, saya setuju," pungkas Wagub DKI.
Baca Juga:Anak Buah Anies Jadi Tersangka KPK, Wagub DKI Sebut Belum Ada PNS Terlibat
Normalisasi Sungai
Problema mafia tanah ini, disebut Riza, juga jadi penyendat normalisasi sungai Jakarta dalam usaha pembebasan lahan untuk program mengatasi banjir.
"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya juga mafia-mafia tanah," pungkas Wagub DKI.
