SuaraJakarta.id - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas menilai kasus KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali jadi alarm bagi pemerintah.
Terutama terkait evaluasi alutsista (alat utama sistem senjata) yang dimiliki Indonesia saat ini.
"Kejadian ini harus menjadi peluit peringatan agar pemerintah mengevaluasi alutsista yang kita miliki, sistem perawatan (MRO)," kata dia saat dihubungi Suara.com, Senin (26/4/2021).
Susaningtyas menambahkan, ada beberapa poin penting lainnya yang juga harus dievaluasi pemerintah.
Baca Juga:Kenangan Keluarga Kru KRI Nanggala Serda Hendro: Baru Kirim Baju Kopaska
Termasuk anggaran untuk pertahanan dan pendidikan TNI.
"Berikut juga kebijakan anggaran pertahanan serta penerapannya," kata Susaningtyas.
"Evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan agar para perwira mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan juga teknologi alutsista yang mumpuni," sambungnya.
Menurutnya evaluasi sangat penting dilakukan pemerintah, untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa KRI Nanggala-402 yang tenggelam dan mengakibatkan 53 awaknya gugur.
"Sedih sekali harus jadi anumerta pada usia muda. Evaluasi alutsista penting agar tak semakin banyak putra terbaik bangsa menjadi anumerta pada usia muda," ujar Susaningtyas.
Baca Juga:KRI Nanggala: Sahur Terakhir Suheri Ahli Senjata Torpedo
Terbelah Tiga
Diberitakan sebelumnya, KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali diketahui terbelah menjadi tiga bagian.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menyebut ROV telah menangkap beberapa potongan bagian puing daripada KRI Nanggala-402.
"Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian," beber Yudo.
Kekinian, pemerintah Indonesia rencananya akan berkoordinasi dengan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMERLO.
Koordinasi itu dilakukan dalam rangka mengupayakan evakusi kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali.
Hadi mengatakan proses evakuasi KRI Nanggala-402 diperlukan kerja sama internasional.
"Ini diperlukan karena untuk mengevakuasi KRI Nanggala-402 tentunya diperlukan kerja sama internasional," pungkasnya.