alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Soal Kepgub SIKM Jakarta, Wagub DKI Bilang Begini

Rizki Nurmansyah Rabu, 05 Mei 2021 | 08:05 WIB

Soal Kepgub SIKM Jakarta, Wagub DKI Bilang Begini
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Proses administrasi dan verifikasi SIKM tak perlu lagi dilakukan di Pemprov DKI.

SuaraJakarta.id - Keputusan Gubernur (Kepgub) soal Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM Jakarta sebagai syarat perjalanan selama larangan mudik segera terbit dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2021).

"SIKM Insya Allah akan keluar, perubahannya sudah saya paraf. Insya Allah nanti SIKM akan segera disampaikan," kata Wagub DKI dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Riza memastikan pengurusan SIKM akan lebih cepat dan mudah. Sebab proses administrasi dan verifikasi SIKM tak perlu lagi dilakukan di Pemprov DKI.

Baca Juga: Objek Wisata Disarankan Tutup Saat Lebaran, Wagub DKI: Kami Pertimbangkan

"Prinsipnya, ada SIKM mulai tanggal 6-17 Mei, kemudian nanti diisi melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Kalau dulu melalui provinsi, nanti melalui kelurahan, lebih mudah, lebih cepat, lebih dekat untuk dilakukan verifikasi," tutur Wagub DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan warga yang hendak ke luar kota harus memiliki SIKM Jakarta bagi pekerja informal dan masyarakat umum pada masa pelarangan mudik.

"Untuk SIKM hanya berlaku bagi pekerja informal dan masyarakat umum," kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo saat dihubungi, Jumat (30/4).

Petugas saat mengecek SIKM warga yang hendak masuk wilayah Jakarta, di check point Pasar Rebo, Rabu (3/6/2020). (Suara.com/Bagaskara Isdiansyah)
Petugas saat mengecek SIKM warga yang hendak masuk wilayah Jakarta, di check point Pasar Rebo, Rabu (3/6/2020). (Suara.com/Bagaskara Isdiansyah)

Sementara itu, aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta hanya perlu membawa surat dinas dari kantor masing-masing apabila hendak ke luar kota yang sekaligus diakuinya bahwa kebijakan SIKM itu berbeda dari tahun sebelumnya.

"Sementara bagi aparatur sipil negara dan karyawan swasta berlaku surat tugas dari tempat kerja masing-masing," ujarnya.

Baca Juga: Kerumunan Pasar Tanah Abang Kelalaian, PDIP Minta Pasar Jaya Dievaluasi

Pengaturan SIKM di Ibu Kota mengacu pada Adendum SE Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 serta SE Permenhub Nomor 13 Tahun 2021. Setidaknya, ada empat kategori warga yang diperbolehkan keluar-masuk di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait