SuaraJakarta.id - DKI Jakarta kini sedang memasuki fase genting kasus Covid-19. Kota yang berada di daerah penyangga pun diminta melakukan pengetatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Menanggapi itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, saat ini pihaknya belum berencana melakukan pengetatan akses Tangsel-Jakarta.
Alasannya, penutupan akses keluar-masuk Tangsel-Serpong itu dinilai tidak efektif.
"Enggak akan bisa, kalau membatasi akses itu agak sulit, itu berdasarkan pengalaman kita pada awal Covid," kata Benyamin, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga:Soal Tembok Beton Perumahan Telkom Roboh, Benyamin Panggil Dua Pengembang Perumahan
Untuk mencegah ledakan kasus Covid-19 imbas dari Jakarta, pihaknya hanya mengandalkan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.
"Kita tekankan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Saya berharap semua divaksin di puskesmas masing-masing," ungkapnya.
Saat ini, pihaknya pun belum terpikirkan untuk membatasi akses kereta Tangsel-Jakarta ataupun membuat posko vaksinasi Covid-19 di stasiun.
"Itu akan kita bahas di satgas covid seperti apa, kita juga mempertimbangkan saran dari Forkopimda dengan memperhatikan angka-angka covid, indikator covid, dan pola penularannya," paparnya.
"Yang pasti berkerumun iya, mobilitas juga jadi penularan. Saya akan lihat, memperhatikan saran pertimbangan berbagai pihak," sambungnya.
Baca Juga:Waspada! Kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor Kembali Melonjak
Meski begitu, Benyamin mengaku, dirinya tetap mengkawatirkan soal adanya lonjakan kasus dari DKI Jakarta.
Jika terjadi lonjakan kasus Covid-19, tak menutup kemungkinan pihaknya bakal kembali menginjak rem darurat atau menerapkan kembali pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat.
"Kita sangat khawatir covidnya melonjak tajam, tetap ada kekhawatiran. Tidak menutup kemungkinan bakal menerapkan rem darurat lagi untuk melakukan pembatasan aktivitas mencegah Covid-19 semakin melonjak," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan jajaran Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat guna mengintervensi dan mengantisipasi agar Jakarta tak masuk ke fase genting.
Nantinya, penguatan ini akan diimplikasikan dalam berbagai kegiatan, seperti operasi gabungan guna membentuk pendisiplinan kolektif. Berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, jika Jakarta masuk fase genting, maka Pemprov DKI harus menarik rem darurat yang akan berdampak pada perekonomian.
"Ibu Kota kini dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Bila kondisi sekarang tak terkendali, kita akan masuk fase genting, dan jika fase itu terjadi, maka kita harus ambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September dan Februari tahun lalu. Kita inginkan peristiwa itu tak berulang. Untuk itu, maka dua unsur harus kerja bersama. Unsur rakyat warga dengan pemerintah dan penegak hukum, harus kolaborasi, masyarakat menjalankan 3M dan kita (di Pemerintahan) semua laksanakan 3T," ujar Anies.
Kontributor : Wivy Hikmatullah
