SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup restoran dan bar Holywings Tavern di Kemang, Jakarta Selatan selama tiga hari karena melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 3. Namun pihak pengelola tak dijatuhi sanksi membayar denda.
"Tidak ada (sanksi denda untuk Holywings)," kata Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Eko Saptno saat dihubungi, Senin (6/9/2021).
Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Hermawan mengatakan sanksi yang dijatuhkan kepada Holywings ada kemungkinan akan ditingkatkan. Namun, sejauh ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat pimpinan Satpol PP DKI.
"Tapi ini ke depannya apa ditutup selama PPKM, nanti kami lihat keputusan dari pimpinan," kata Ujang.
Baca Juga:Warganet Ramai-ramai Kritik Kerumunan Holywings Kemang
Tak hanya sanksi penutupan, bahkan ada kemungkinan manajemen Holywings akan dikenakan denda.
"Nanti dikenakan denda juga, tapi kami masih nunggu perintah pimpinan ya," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 pemilik usaha yang melanggar prokes bisa dikenakan sanksi.
Dalam aturan itu tertulis pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin.
Sanksi pertama yang diberikan pelanggar adalah teguran tertulis. Jika mengulangi pelanggaran, maka dilakukan penghentian kegiatan selama tiga hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk tempat usaha. Namun, apabila masih mengulangi lagi akan dikenakan denda administratif paling banyak Rp50 juta.
Baca Juga:Kerumunan di Holywings Kemang Dibubarkan, Deddy Corbuzier Beri Sindiran Menohok
Bahkan jika penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif tidak dijalankan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjatuhi sanksi pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM.
