SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya membenarkan ada salah satu pedagang pasar yang menjual daging anjing. Pedagang tersebut pun kini telah dijatuhkan sanksi administrasi.
Manager Pemasaran Perumda Pasar Jaya, Gatra Vaganza mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan yang berasal dari Yayasan Animal Defenders Indonesia. Pedagang yang menjual daging anjing itu terletak di Pasar Senen Blok 3.
"Bersama ini kami dapat memberi klarifikasi, bahwa benar adanya pedagang dari Perumda Pasar Jaya yang melakukan penjualan daging anjing tersebut di Pasar Senen Blok 3," kata Gatra kepada wartawan, Jumat (12/9/2021).
Pihak manajeman juga disebutnya telah melakuka"Selaku manajemen telah melakukan pemanggilan dan melakukan sanksi administrasi," ujarn pemanggilan dari kepada pedagang tersebut. Setelah diperiksa, si penjual juga telah diberikan sanksi administrasi.
Baca Juga:Langgar Aturan, Pedagang Daging Anjing di Pasar Senen Terancam Kena Sanksi
"Selaku manajemen telah melakukan pemanggilan dan melakukan sanksi administrasi," ujarnya.
"Yang mana ke depannya apabila pedagang tersebut masih melakukan hal yang sama akan dilakukan tindakan tegas baik itu penutupan secara sementara maupun penutupan secara permanen," tambahnya.
Gatra menyatakan tindakan menjual daging anjing menyimpang dari aturan. Berkaca dari kejadian ini, ia juga menyebut pihaknya bakal melakukan evaluasi dan mengambil tindakan agar hal serupa tidak terulang lagi.
"Hal ini jelas tidak sesuai dengan koridor koridor peraturan yang ada di perumda Pasar Jaya yang mana daging anjing tersebut tidak dalam komoditi yang boleh diperjualbelikan dalam pasar milik perumda Pasar Jaya," tuturnya.
Sebelumnya, penjualan daging anjing di salah satu pasar PD Pasar Jaya DKI Jakarta mulai meresahkan masyarakat. Informasi tersebut ditemukan oleh Animal Defenders Indonesia (ADI).
Baca Juga:Pedagang di Pasar Senen Makin Berani Jual Daging Anjing, Humas Perumda Janji Evaluasi
Tak tinggal diam, ADI melalui kuasa hukumnya Hotman P Girsang melakukan somasi di perusahaan dagang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
- 1
- 2