alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ketua DPRD DKI ke Dua Wali Kota Baru: Pesan Saya Satu, Jangan sampai Jadi Kacung...

Rizki Nurmansyah | Ummi Hadyah Saleh Rabu, 13 Oktober 2021 | 19:36 WIB

Ketua DPRD DKI ke Dua Wali Kota Baru: Pesan Saya Satu, Jangan sampai Jadi Kacung...
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. [Instagram@prasetyoedimarsudi]

Ia berpesan agar wali kota tak terpengaruh iming-iming dari pengembang.

SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik tujuh pejabat tinggi pratama (eselon 2) di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota, Rabu (13/10/2021). Dua diantaranya Wali Kota Baru Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Yani Wahyu Purwoko dan Munjirin.

Terkait pelantikan dua wali kota baru tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta wali kota tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Prasetio pun memiliki pesan kepada Munjirin dan Yani. Ia berpesan agar wali kota tak terpengaruh iming-iming dari pengembang.

"Kepada Wali Kota yang baru saja dilantik selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," ujar Prasetio, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Daftar Pejabat di Jatim Melanggar PPKM, Terbaru Ada Wali Kota Malang

Prasetio mengungkapkan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat memiliki persoalan yang hampir sama.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantik tujuh Pejabat Tinggi Pratama (eselon 2) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (13/10/2021). [Dok. PPID DKI Jakarta]
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantik tujuh Pejabat Tinggi Pratama (eselon 2) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (13/10/2021). [Dok. PPID DKI Jakarta]

Salah satunya masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih, kata Prasetio, Pemprov DKI telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Adapun aturan tersebut juga telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin sebagai penyempurna atas Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah bos. Makanya jabatan Walikota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha," kata Prasetio.

Baca Juga: Anies Lantik 7 Pejabat Eselon 2, Ada Wali Kota Jakbar dan Jaksel

Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko di Jakarta, Selasa (15/9/2020). [ANTARA/Devi Nindy]
Yani Wahyu Purwoko dilantik sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat. [ANTARA/Devi Nindy]

Selain itu, Prasetyo menuturkan, persoalan aset di Pemprov DKI kerap bermasalah dan selalu menjadi sorotan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait