Hasil Survei IPO: Publik Ingin Menag Yaqut dan Menaker Ida Direshuffle

SuaraJakarta.id - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 52 persen responden menginginkan adanya pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi yang paling banyak dipilih responden untuk segera diganti.

Dari hasil survei IPO menunjukkan sebanyak 11 persen responden memilih sangat perlu adanya pergantian menteri, 41 persen memilih perlu, 36 persen memilih tidak perlu dan 12 persen memilih sangat tidak perlu.

"Mungkin tidak begitu dominan tetapi ada harapan publik bahwa reshuffle masih mungkin dilakukan di sisa jabatan presiden ini," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual bertajuk Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik, Sabtu (26/2/2022).

Para responden kemudian dilemparkan pertanyaan "Mana yang menurut bapak/ibu paling mendesak untuk ditangani dengan baik oleh pemerintah?". Nama-nama menteri kemudian dibagi sesuai dengan bidangnya.

Baca Juga:Survei IPO: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Naik Jadi 69 Persen

Seperti bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), sebanyak 62 persen responden memilih Menag Yaqut untuk direshuffle.

Menurut Dedi, angka tersebut bisa lebih tinggi apabila survei dilakukan setelah adanya polemik pengeras suara masjid yang sempat heboh di tengah masyakat beberapa hari ke belakang.

Sementara itu, di bidang ekonomi ada nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dipilih 42 persen untuk segera diganti.

"Memang sejak konflik buruh termasuk juga UU Ciptaker, Ida Fauziyah sering di-mention sebagai menteri yang layak direshuffle," ujarnya.

Kemudian di bidang Polhukam, sebanyak 38 persen responden memilih Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera direshuffle. Setelahnya terdapat nama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang dipilih oleh 29 persen responden.

Baca Juga:Menag Harus jadi Suri Teladan, Ini Masukan Mustofa Nahra ke Gus Yaqut Setelah Heboh soal Gonggongan Anjing

"Mestinya dapat dilihat apa yang diinginkan publik sesekali punya argumentasi rasional. Situasi kondisi kerja yang sulit, polemik yang sering digaungkan seperti Menag termasuk juga dengan kondisi hukum yang rendah. Bahkan termasuk Menko Polhukam Mahfud MD," ujar Dedi.