SuaraJakarta.id - Rencana gala dinner yang mengundang mantan bintang film dewasa Maria Ozawa atau Miyabi di Jakarta menyulut kegaduhan. Pasalnya, kedatangan Miyabi alias Maria Ozawa tersebut mendapat pertentangan dari sejumlah elemen.
Pun akhirnya, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menyarankan agar rencana tersebut dibatalkan.
"Saya meminta pemprov untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam lah ya. Kalau mengundang kontroversi untuk apa? kalaupun tujuannya baik. Ya lebih baik dipertimbangkan lagi karena kontroversinya. Nggak produktif gitu, jadinya ngurusin klarifikasi," katanya seperti dikutip Suara.com pada Kamis (19/5/2022).
Ia mengemukakan, kedatangan Miyabi ke Jakarta berpotensi menyulut keributan yang tidak perlu di tengah masyarakat karena acara itu.
Baca Juga:Kontroversi Rencana Gala Dinner Miyabi di Jakarta, Harga Tiket Fantastis hingga Tuai Kritikan
"Kalau menimbulkan kontroversi lebih baik jangan. Saya dalam posisi mengatakan jangan," ujar Syarif.
Potensi tersebut, menurutnya, sudah terlihat ketika acara itu masih dalam tahap promosi. Bahkan, beberapa pihak seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengajak masyarakat untuk memboikot acara ini.
"Kalau sekarang kan baru tahap ini saja sudah mengandung kontroversi, ya kalau menurut saya sih nggak usah lah nggak usah," jelasnya.
Sebelumnya, rencana gala dinner bersama eks bintang porno asal Jepang, Maria Ozawa atau Miyabi menuai polemik. Bahkan, kegiatan tersebut sampai sekarang belum mengantongi izin.
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Iffan menyatakan, pihaknya belum mengeluarkan izin karena penyelenggara sampai saat ini belum mengajukan permohonan.
Baca Juga:Soal Gala Dinner Miyabi di Jakarta, Gerindra DKI: Kalau Bikin Kontroversi Mending Enggak Usah!
"Memang permohonan atau segala sesuatu yang berkaitan belum ada. jadi kami gak bisa komentar apa-apa," ujar Iffan saat dikonfirmasi Suara.com, Rabu (18/5/2022).
Ia juga menjelaskan, untuk bisa mengeluarkan izin, penyelenggara harus mengajukan permohonan. Selanjutnya ia sudah memiliki tim gabungan yang akan melakukan penilaian atas acara yang diajukan.
"Kami itu punya komite penilaian hiburan artis dan olahragawan daerah. Unsurnya terdiri dari Kejati, Intelkam Polda Metro Jaya, Biro Hukum, Satpol, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, BPBD, semuanya itu akan menilai kesesuaian norma-norma yang ada," jelasnya.
Dalam sudut penilaiannya, hal tersebut mencakup banyak hal. Mulai dari administrasi, kelengkapan dokumen, hingga kesesuaian acara dengan norma dan budaya di Jakarta.
"Terus mau apa di Jakarta misalnya, kegiatan apa yang dilakukan, apakah sudah perizinannya lengkap, persyaratan administrasinya sesuai, terus yang paling penting harus ada keseusaian dengan adat istiadat kita," katanya.
