SuaraJakarta.id - Meski sempat menimbulkan pertentangan dari beberapa pihak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta tetap meluncurkan tim siber yang ditujukan untuk melawan hoax dan buzzer. Tim siber tersebut dinamakan Mujahid Cyber.
Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar mengatakan peluncuran ini dirangkaikan dengan Halal Bilhalal dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar di Harris Hotel pada Senin (30/5/2022).
"MUI DKI siap menjadi yang terdepan untuk melawan hoax dan para buzzer," ujar Munahar dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).
Ia juga mengklaim, jika Mujahid Cyber telah dinantikan sejumlah kalangan sebagai garda terdepan melawan hoaks dan buzzer. Terkait penamaan, Munahar menjelaskan, jika sebelumnya ada sejumlah usulan nama untuk pejuang cyber MUI DKI Jakarta, hingga akhirnya diputuskan namanya Mujahid Cyber.
Baca Juga:Sindir Telak! PKB: MUI DKI Kalau Mau jadi Tim Sukses Anies Saja, Gak Usah Pakai Cyber Army
Diakuinya, sebelum rencana tersebut diwujudkan, memang banyak pihak yang menentang rencana tersebut hingga menuai polemik.
Namun, Munahar menyatakan tak mau ambil pusing dan akan tetap menjalankan pembentukan Mujahid Cyber.
"Biar saja mereka nyinyir sampai bibirnya dower, kita tetap jalan saja," katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta KH Faiz Rafdi mengatakan, Mujahid Cyber memiliki tugas pokok mencerdaskan literasi digital ummat. Selain itu, juga meluruskan informasi yang sesat dan menebarkan ajaran agama islam yang Rahmatan Lil Alamin.
"Mujahid Cyber ini berfungsi sebagai Khadimul Ummat (pelayan ummat) dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah) dalam informasi dan komunikasi," katanya.
Baca Juga:Tepis Buat Cyber Army untuk Tujuan Politik, MUI DKI: Baru Rencana Aja Sudah pada Ketakutan
Struktur Mujahid Cyber ini bakal terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sejumlah Divisi.
Sebelumnya, Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menentang keras rencana MUI Jakarta membentuk cyber army untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer. Tindakan ini dinilai telah melenceng dari tugas.
Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif mengatakan, tugas MUI bukanlah membuat tim siber untuk membela salah satu tokoh. Ia pun menyangangkan kebijakan organisasi yang pernah ia naungi dulu.
"Saya menyayangkan sikap MUI DKI yang membuat cyber army, karena ini sudah melenceng dari tugas pokok MUI yang sesungguhnya," ujar Samsul saat dihubungi, Senin (22/11/2021).
Samsul mengatakan, seharusnya MUI bekerja sebagai mitra dari pemerintah. Tidak sepantasnya malah ikut pasang badan untuk membela Gubernur secara langsung.
"MUI memang sebagai mitra pemerintah itu punya hak dan kewajiban mendukung program yang positif, yang baik. Sifatnya dukungan, bukan pasang badan membela segala bentuk kebijakan ataupun yang dilakukan pemerintah," katanya.
