SuaraJakarta.id - Pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian minyak goreng curah harus mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau lewat aplikasi peduli lindungi.
Menanggapi aturan tersebut, seorang pedagang sembako di Pasar Slipi Syawal mengatakan, aturan tersebut di luar nalar.
Bahkan, ia mengaku takut dengan adanya aturan ini bakal membuat pelanggannya malah tidak jadi membeli lantaran proses pembeliannya sedikit merepotkan.
“Keberatan sih, ribet. Takutnya pelanggan jadi batal beli karena ribet,” katanya, di Pasar Slipi Jakarta Barat, Senin (27/6/2022).
Baca Juga:Pedagang Minyak Goreng: Apa Ini Aplikasi Peduli Lindungi, Tidak Semua Warga Punya HP Canggih
Selain pembeli yang dikhawatirkan mengalami kerepotan, Syawal, sebagai penjual, mengaku bakal kerepotan karena harus mengecek aplikasi.
“Kita juga ribet, lagi ngelayanin pembeli sambil ngecek-ngecek aplikasi. Nanti yang ada hp-nya nyemplung ke minyak (goreng),” katanya.
Syawal mengaku, saat ini ia telah menjual minyak curah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14 ribu per kilogram.
Namun, ia berharap harga minyak goreng normal seperti sedia kala. Meskipun keuntungan yang didapat tipis.
“Mending harga sekarang, soalnya saya beli minyaknya juga murah. Biarpun keuntungannya lebih sedikit, tapi harga murah,” katanya.
Untuk diketahui, pemerintah mengatur pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). Harga eceran tertinggi dijual pada rentang harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.
- 1
- 2
