SuaraJakarta.id - Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka posko pengaduan warga di Balai Kota mendapatkan respon positif. Sejumlah warga masih tetap berdatangan menyampaikan keluhannya pada hari kedua pembukaan posko, Rabu (19/10/2022).
Salah seorang warga dari Cempaka Putih, Charles pun menyebut posko pengaduan ini sebagai bentuk kepedulian Heru. Ia pun membandingkannya dengan era Anies Baswedan yang meminta aduan disampaikan secara daring atau online lewat aplikasi Jakarta Kini (JAKI).
Selain itu, rasa kepedulian pada warga juga dimiliki oleh eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang juga membuka posko aduan ini. Ia menyebut penyampaian keluhan secara langsung merupakan cara terbaik.
"Saya pikir lebih bagus jadi langsung terlayani dari pada sebelumnya tidak ada seperti ini. Tapi zaman Ahok kan ada, yang Gubernur Anies kan dihapus, sekarang ada lagi. Ya saya appreciate lah kepedulian dari pak Heru," ujar Charles di lokasi, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga:Anies Baswedan Berhasil Buktikan Ijazah Jokowi Palsu, Ternyata...
Charles mengadu kepada petugas Pemprov DKI soal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikenakan biaya yang terlalu besar. Menurutnya aturan penerbitan sertifikasi tanah tidak dikenakan biaya kecuali untuk nilai tanah di atas Rp2 miliar.
"Tapi saya membayar 100 persen oleh Gubernur sebelumnya ini dari 2018. Jadi dengan dendanya 2,5 persen tiap bulan. Klenger saja pak," ucapnya.
Setelah mengadu, ia dijanjikan akan mendapatkan jawaban dari permasalahannya itu dalam waktu paling lambat tiga hari. Ia menilai hal ini merupakan tanda positif mengingat aduannya sudah bertahun-tahun tak ditanggapi.
"Dalam 2-3 hari dijawab. Kalau kemarin kan dari 2018 nggak ada jawaban oleh Gubernur sebelumnya. Katanya melalui telpon, ntar di-whatsapp perkembangannya. Jadi kan saya tau ada progress gitu daripada diceuekin aja," pungkasnya.
Diapresiasi PSI
Baca Juga:Anies Lengser, Erick Thohir Temui PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana buka suara soal kebijakan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono yang membuka kembali posko pengaduan bagi warga Jakarta di Pendopo Balai Kota. Ia menilai program ini layak mendapatkan apresiasi.
- 1
- 2
