SuaraJakarta.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf kepada masyarakat terkait kemacetan di sejumlah ruas jalan karena adanya pengalihan arus lalu lintas selama penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta.
"Kan KTT dua hari ya, 5 sampai 6. Pertama, ya mohon maaf kalau kemarin selama KTT beberapa warga atau banyak pengendara lalu lintas yang tidak nyaman," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Heru mengemukakan, pihaknya sebelumnya telah menerbitkan edaran yang berisi imbauan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH).
Rute rekayasa lalu lintas juga telah disosialisasikan sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN.
Baca Juga:Heru Budi Minta Maaf KTT ke-43 ASEAN Bikin Macet Jakarta: Tapi Kan Sudah Diimbau WFH
"Namun saya kan sudah bikin surat edaran, saya sudah mengimbau. Ya seyogyanya kemarin tuh bisa sebagian WFH," katanya.
Dia mengatakan, pertemuan internasional tersebut merupakan kegiatan yang harus disukseskan.
Apalagi belum ada kepastian waktu sebagai tuan rumah lagi di masa mendatang.
"Tapi sekali lagi ya, itu hajatan kita yang mungkin sepuluh tahun lagi akan kembali lagi ke kita, ya harus kita dukung. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat," kata Heru.
Volume lalu lintas dari 49 titik yang dipantau menggunakan kamera pemantau saat KTT ke-43 ASEAN di DKI Jakarta pada 5 September 2023 turun sebesar 2,85 persen.
Baca Juga:TNI Siagakan Pesawat Tempur dan KRI Buat Amankan Delegasi Negara KTT ASEAN ke-43
"Sensor Traffic Counting (sensor penghitung lalu lintas) Dishub, tercatat volume lalu lintas pada 5 September 2023 sebesar 6.699.684 kendaraan per hari," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Angka tersebut turun sebesar 2,85 persen atau sebanyak 196.296 kendaraan jika dibandingkan 8 Agustus 2023 dengan volume lalu lintas 6.895.980 kendaraan per hari.
Syafrin juga mengapresiasi warga dan pelaku usaha atas dukungannya sehingga arus lalu lintas saat penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta berjalan lancar.
Dukungan tersebut berupa perubahan pola aktivitas perusahaan maupun lembaga hingga kepatuhan warga pengguna jalan dalam menyesuaikan rekayasa lalu lintas yang ditetapkan selama KTT ASEAN.
