SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem integrasi tarif transportasi Rp 10 ribu untuk menaiki lintas angkutan umum di Ibu Kota selama tiga jam perjalanan. Namun, khusus moda Kereta Rel Listrik (KRL) belum juga masuk kebijakan ini.
Salah seorang warga bernama Amadea (25) mengaku heran lantaran KRL belum termasuk integrasi tarif itu. Berbeda dengan Transjakarta, MRT, dan LRT yang sudah menjalankan program ini sejak beberapa bulan lalu.
"Kenapa belum ya (KRL ikut integrasi tarif)? Kan sama-sama angkutan di Jakarta," ujar Amadea saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Dalam kesehariannya, Amadea menaiki KRL untuk berangkat dari Depok dan bekerja di Kembangan, Jakarta Barat. Ia tiap pagi menaiki KRL, lanjut menggunakan bus Transjakarta, dan terakhir menggunakan ojek online atau ojol.
Baca Juga:DPRD DKI Minta Heru Budi Lobi Pemerintah agar Integrasi Tarif Transportasi Berlaku Juga untuk KRL
Jika nantinya KRL termasuk dalam integrasi tarif angkutan umum Jakarta, ia meyakini akan ada opsi baru untuk perjalanannya.
"Karena kan nanti tergantung rutenya. Kalau nyambung terus mungkin harganya naik. Tapi kalau diintegrasi jadi flat Rp 10 ribu mungkin bisa lebih murah," ujarnya.
Senada dengan Amadea, Raharjo (29) juga mengaku ingin agar semua angkutan umum di Jakarta, bahkan termasuk daerah penyangga bisa menerapkan tarif integrasi untuk memudahkan masyarakat.
"Kan ada juga yang baru diresmiin LRT Jabodebek, terus sampai ke mikrolet. Kalau perlu se-Jabodetabek juga begitu diintegrasikan," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar berharap Kereta Rel Listrik (KRL) ikut kebijakan tarif integrasi transportasi Jakarta. Ia pun meminta agar Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera melobi pemerintah pusat.
Baca Juga:Rute KRL Bogor-Jakarta Kota dan Sebaliknya
Sejauh ini kebijakan bayar Rp 10 ribu untuk naik lintas moda baru diterapkan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Taufik berharap Heru yang juga merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu juga bisa memuluskan rencana ini.
"Minta tolong Pj Gubernur agar bisa dibantu. Pj Gubernur kan orang dari pusat (Kepala Sekretariat Presiden). Ya, mnengerti lah, bagiamana. Kemenhubnya harus dihubungi, Dirjen Perkeretaapiannya juga," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (2/10/2023).
Sejak beberapa tahun lalu, Pemprov DKI berkeinginan untuk mengintegrasikan tarif transportasi di Jabodetabek lewat rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Namun, BUMN PT KAI selaku induk usaha PT KCI menolak akuisisi tersebut
Karena itu, Taufik menilai sebenarnya rencana akuisisi ini tinggal bergantung pada pemerintah.
"Sebenarnya Pemprov DKI menunggu keputusan dari pusat. Kan, yang enggak mau itu dari pusat. kita sifatnya, apa yang kita inginkan bisa berjalan. Tapi mereka (pusat) agak sedikit keberatan. Mungkin banyak efeknya di mereka kalau bergabung dengan kita," ucap Taufik.
