SuaraJakarta.id - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Mohamad Taufik Zoelkifli menyebut Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak perlu menyinggung intelijen yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan media sosial (medsos) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebab, pengawasan tersebut seperti melakukan pemantauan terhadap tindakan pornografi hingga terorisme.
"Yang harus dipantau adalah ketika warga negara, bukan hanya ASN, main-main medsos pornografi, terorisme, komunisme, dan kriminalitas lainnya," ujar Taufik saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (13/10/2023).
Taufik mengakui memang ada aturan mengikat yang melarang ASN untuk berpihak pada kandidat Pemilu. Ia sepakat regulasi ini perlu ditegakkan demi menjunjung netralitas ASN.
Baca Juga:Larang ASN Hapus Foto Anies yang Diunggah Sebelum Masa Pemilu, PKS Kasih Jempol ke Heru Budi
"Aturan yang berlaku masih seperti itu ya. ASN harus netral, antara lain dengan larangan kampanye untuk calon tertentu baik di media sosial maupun di dunia nyata," jelasnya.
Namun, ia berpesan agar penegakkan aturan ini tak pandang bulu. Regulasi ini tak boleh nantinya malah dimanfaatkan demi menguntungkan salah satu kandidat.
"Kalau ada dasar hukumnya, Perppu, Perpres atau yg lainnya, silakan saja ditegakkan. Tapi harus adil ya. Tidak hanya untuk calon tertentu," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral dalam masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Prinsip tak mendukung kandidat manapun ini juga harus diterapkan saat bermain media sosial.
Baca Juga:Heru Budi ke ASN yang Foto Bareng Anies: Jangan Dihapus dari Medsos, Nanti Dikira Saya yang Suruh
Heru mengatakan pergerakan para ASN dipantau oleh instansi intelijen negara selama masa Pemilu. Segala unggahan di media sosial ASN tak boleh menunjukan keberpihakan dalam Pemilu.
"Teman-teman ASN jelang Pemilu. Teman peserta kopi sedap, saya ini ASN, kita semua dineriakan arahan aturan asn, maka hati-hati gunakan medsos. Karena BAIS, BIN, BSSN, Mabes Polri itu memiki yang namanya patroli siber, memilki patroli siber," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Heru mengaku secara pribadi tak suka melihat ada ASN DKI yang berpihak saat Pemilu. Ia mengingatkan ada sanksi berat yang mengancam para ASN.
"Misal kita ASN, saya gak suka pak Michael, saya gak suka beberap ASN bicara-bicara yang tidak-tidak di medsos, terus mendukung pihak-pihak lain, kita kan ASN harus netral, itu bisa kena namanya patroli siber," katanya.
