SuaraJakarta.id - Meski hanya dua bulan menjabat, sebagai penghormatan atas pengabdian yang telah dilakukan bagi Bumi Panjalu, foto Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kediri Heru Wahono Santoso akan dipajang di Pendopo Panjalu Jayati.
Heru Wahono Santoso, menjabat Pjs Bupati kediri selama dua bulan sejak 25 September 2024, selama Bupati Hanindhito atau yang akrab disapa Mas Dhito dan wakilnya Dewi Mariya Ulfa melakukan cuti untuk kampanye Pilkada 2024.
Pemajangan foto Heru Wahono Santoso di pendopo kebanggaan Kabupaten Kediri itu menjadi permintaan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dalam sambutannya di acara serah terima pelaksanaan tugas bupati Kediri di Ruang Joyoboyo Pemkab Kediri, Sabtu (23/11/2024).
“Sebagai penghormatan kepada beliau tolong (bagian umum) dipasang foto di Pendopo bahwa ada Pjs bupati yang pernah menjabat walaupun itu hanya dua bulan,” katanya.
Baca Juga:Pemkab Kediri Rutin Salurkan 60 Ribu Liter Air Bersih ke Desa Sepawon
Usai masa cuti berakhir dan penyerahan jabatan dilakukan, Heru kini kembali bekerja sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan pembangunan (Bakorwil) I Madiun. Mas Dhito pun berpesan kepada Heru untuk menganggap Kabupaten Kediri sebagai rumah kedua.
“Kepada Pak Heru anggaplah Kediri bagi jenengan sebagai rumah kedua, kami selalu terbuka jika bapak berkunjung ke Kabupaten Kediri,” ungkapnya.
Sementara itu, dua bulan menjabat Pjs Bupati Kediri, Heru menilai Kabupaten Kediri merupakan daerah yang memiliki potensi luar biasa, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kebudayaan maupun wisata. Sebagai salah satu kabupaten tertua, Kabupaten Kediri dinilai memiliki ciri khas tersendiri dari daerah lain.
Heru pun mengapresiasi atas rencana Mas Dhito untuk memajang fotonya di Pendopo Panjalu Jayati sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian yang dilakukan selama dua bulan menjabat Pjs Bupati Kediri.
"Saya ucapkan terimakasih atas penghormatan yang diberikan, " ucap Heru.
Baca Juga:Mas Dhito Bakal Perjuangkan Perda Sound Horeg
Selama menjabat Pjs Bupati Kediri, Heru menyebutkan secara umum ada tiga utama yang dijalankan, yakni mengawal proses demokrasi Pilkada 2024 tetap berjalan aman dan kondusif, memastikan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu serta mengawal proses penyusunan APBD 2025.
