- Demonstrasi tersebut merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Madagaskar
- Menciptakan ruang untuk berdialog dengan kaum muda yang marah dengan kekurangan air dan pemadaman listrik
- Kementerian Luar Negeri menolak angka korban yang disebutkan PBB
SuaraJakarta.id - Presiden Madagaskar Andry Rajoelina pada Senin (29/9) mengumumkan pembubaran pemerintahan menyusul protes mematikan yang menewaskan sedikitnya 22 orang dan dipimpin oleh kaum muda yang mengguncang negara kepulauan di Samudra Hindia tersebut sejak Kamis (25/9).
"Kami mengakui dan meminta maaf jika anggota pemerintah tidak melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka; saya memahami kemarahan, kesedihan, dan kesulitan yang disebabkan oleh pemadaman listrik dan masalah pasokan air," kata Rajoelina dalam pidato yang disiarkan televisi oleh stasiun televisi pemerintah Televiziona Malagasy (TVM) dari ibukota Antananarivo.
Demonstrasi tersebut merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Madagaskar selama bertahun-tahun dan merupakan tantangan paling serius yang dihadapi Rajoelina sejak terpilih kembali pada tahun 2023.
Ia mengatakan ingin menciptakan ruang untuk berdialog dengan kaum muda yang marah dengan kekurangan air dan pemadaman listrik.
Baca Juga:Hilang Misterius Usai Demo Rusuh: Eko Ditemukan Jadi Nelayan di Kalimantan
“Saya mendengar seruan itu, saya merasakan penderitaannya; saya memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Selain itu, Rajoeline berjanji akan memberikan dukungan terhadap para pelaku bisnis yang terdampak penjarahan saat protes terjadi.
PBB mengatakan pada Senin bahwa setidaknya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam demonstrasi yang terinspirasi oleh protes yang disebut "Gen-Z" di Kenya dan Nepal.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan korban termasuk pengunjuk rasa dan warga sipil yang dibunuh oleh anggota pasukan keamanan, atau dalam kekerasan dan penjarahan yang meluas selanjutnya oleh individu dan geng yang tidak terkait dengan para pengunjuk rasa.
Namun, Kementerian Luar Negeri menolak angka korban yang disebutkan PBB, dengan mengatakan bahwa data tersebut tidak berasal dari otoritas nasional yang kompeten serta didasarkan pada "rumor dan misinformasi".
Baca Juga:Transjakarta Uji Coba Fungsional Halte Bundaran Senayan Pascademo
Para pengunjuk rasa berkumpul di sebuah universitas pada Senin, di mana mereka melambaikan spanduk dan mencoba berbaris menuju pusat kota tetapi dibubarkan oleh polisi yang menembakkan gas air mata.
