- Survei Logitera menunjukkan 54,9 persen masyarakat menginginkan penjaringan calon wakil presiden Pemilu 2029 dilakukan secara terbuka melibatkan tokoh nonpartai.
- Mayoritas responden seberat 52,1 persen menilai pembagian posisi wakil presiden berdasarkan dukungan partai politik adalah hal yang tidak wajar.
- Survei yang melibatkan 1.200 responden pada Oktober hingga November 2026 ini menempatkan isu lapangan kerja sebagai perhatian utama masyarakat.
SuaraJakarta.id - Mayoritas masyarakat menginginkan proses pemilihan calon wakil presiden untuk Pemilu 2029 dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk tokoh di luar partai politik.
Keinginan tersebut tercermin dari hasil survei Logitera Research & Data Consulting. Sebanyak 54,9 persen responden memilih mekanisme penjaringan yang melibatkan kader partai koalisi dan tokoh nonpartai.
Besarnya dukungan terhadap mekanisme tersebut membuka peluang bagi figur di luar struktur partai, termasuk Budiman Sudjatmiko, untuk ikut dipertimbangkan sebagai calon pemimpin nasional.
Peneliti Logitera Research and Consulting, Andi Muhammad dalam paparan hasil survei menyebut Budiman memperoleh 6,1 persen dalam simulasi terbuka calon wakil presiden. Angka tersebut menempatkannya di bawah Dedi Mulyadi sebesar 12,4 persen, Gibran Rakabuming Raka 10,8 persen, serta Agus Harimurti Yudhoyono 7,5 persen.
Baca Juga:KAMSRI Dorong Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan Putra Sumatera
Sementara Sherly Tjoanda dan Mahfud MD masing-masing memperoleh 4 persen.
Andi menjelaskan, tingginya dukungan terhadap penjaringan terbuka menunjukkan keinginan masyarakat agar penentuan calon wakil presiden tidak hanya menjadi urusan elite partai politik.
Publik menghendaki adanya kesempatan bagi tokoh dari berbagai latar belakang untuk ikut bersaing berdasarkan kapasitas dan kemampuan.
Dalam survei tersebut, pilihan melalui kesepakatan ketua umum partai koalisi hanya dipilih 15,5 persen responden. Adapun 13,2 persen lainnya menginginkan calon presiden menentukan langsung sosok pendampingnya.
Survei Logitera juga mengukur pandangan masyarakat mengenai pembagian posisi calon wakil presiden berdasarkan dukungan partai politik.
Baca Juga:Gibran Mundur, Jika Voting MPR Imbang, Prabowo yang Tentukan Wapres Baru?
Sebanyak 52,1 persen responden menilai pembagian jatah tersebut tidak wajar dan sebaiknya posisi cawapres ditentukan berdasarkan kemampuan.
Sebanyak 32,5 persen menganggap pembagian jabatan tersebut wajar sebagai bagian dari kerja sama politik, sedangkan 15,3 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Dari sisi kriteria kepemimpinan, integritas tetap menjadi pertimbangan utama. Sebanyak 51,9 persen responden menginginkan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi. Sementara 36,2 persen lainnya lebih mengutamakan pengalaman di pemerintahan.
Di sisi lain, persoalan ekonomi masih mendominasi isu yang diperhatikan masyarakat ketika menentukan pilihan politik.
Sebanyak 32,9 persen responden menyebut lapangan kerja sebagai persoalan paling penting, disusul harga kebutuhan pokok sebesar 16,2 persen dan pendidikan 15,7 persen.
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menilai pergeseran perhatian masyarakat terhadap persoalan ekonomi sejalan dengan kecenderungan yang terlihat dalam survei lainnya.