Mulai Senin Warga DKI Tak Boleh Keluar Rumah 2 Pekan, Anies: Ini Pengetatan

SuaraJakarta.id - Kendati banyak mendapat pertentangan, khususnya dari para menteri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap akan menerapkan PSBB total.

Pelaksanaan PSBB Jakarta secara total akan dimulai pada, Senin (14/9/2020), hingga dua pekan ke depan.

Anies mengatakan kondisi penyebaran Corona di Ibu Kota sudah sangat mengkhawatirkan.

Pasalnya angka kematian meningkat, rumah sakit Penuh, dan masalah lainnya.

Karena itu, ia meminta agar selama PSBB total berlangsung, masyarakat tetap berada di rumah.

Segala kegiatan dan aktivitas di luar rumah hanya diizinkan jika memang mendesak saja.

"Karena itulah mengapa pengetatan ini penting untuk kita berada di rumah dulu selama dua pekan ini. Dengan berada di rumah dulu, harapannya potensi penularan ini bisa ditekan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Meski memutuskan PSBB total akan berjalan dua pekan, Anies menyebut waktunya bisa saja diperpanjang.

Opsi ini akan diambil jika nantinya belum ada perbaikan kondisi penularan corona di Ibu Kota.

Baca Juga: Disindir Bima Arya Soal PSBB Total, Anies: Kita Tak Pernah Paksa Ikuti DKI

"Tapi juga saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus," jelasnya.

Anies menuturkan, Jakarta belum pernah mencabut PSBB sejak 10 April lalu.

Pihaknya hanya melakukan penyesuaian dengan melakukan pelonggaran dan pengetatan terhadap aktivitas warga.

"Insya Allah seperti rencana bahwa PSBB di Jakarta ini belum pernah dicabut, Jakarta masih berstatus PSBB sejak 10 April sampai dengan sekarang. Jadi ini bukan kita memulai sesuatu yang baru," pungkas Anies.

Diketahui, ada tiga menteri yang menyentil Anies Baswedan karena berencana kembali menerapkan PSBB total.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.