BPTJ Kurangi Kapasitas Penumpang Bus dari Bogor ke Jakarta

SuaraJakarta.id - Hari pertama pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta, situasi di Stasiun Bogor, cukup lengang. Tidak terlihat adanya antrean penumpang KRL seperti awal pekan biasanya baik di luar maupun di dalam area Stasiun Bogor.

Pantauan Suara.com, hingga pukul 07.30 WIB kondisi di Stasiun Bogor masih lengang dari penumpang.

Area luar stasiun dan gate tap yang biasanya kerap terjadi antrean, kini sudah tidak terlihat lagi.

Kondisi serupa juga terlihat pada jumlah penumpang layanan bus gratis yang disediakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di depan Stasiun Bogor. Penumpang bus yang biasanya cukup padat hingga menimbulkan antrean, pagi ini turut lengang.

"Kondisinya lengang, tidak padat ada penurunan penumpang. Ya mungkin karena masyarakat sudah tahu PSBB di Jakarta," kata Direktur Angkutan Jalan pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Aca Mulyana, di lokasi, Senin (14/9/2020).

Aca menambahkan, pihaknya juga sudah mengurangi jumlah bus yang disediakan di Stasiun Bogor menjadi 26 unit dan 5 unit di Botani Square. Selain itu, total kapasitas penumpang pun dikurangi 50 persen.

"Bus PPD biasanya 30 penumpang, sekarang 25 penumpang dan bus sekolah dari kapasitas 17 penumpang menjadi 12 penumpang. Tujuannya jaga jarak sesuai aturan agar protokol kesehatan tetap terjaga. Tapi pengecekan kesehatan, suhu tubuh penumpang dan sanitasi tetap dilakukan," jelas Aca.

Sementara itu, salat satu penumpanh Ranita (25) mengaku tetap diharuskan pergi ke kantor karena tempatnya bekerja termasuk dalam sektor perbankan. Ia pun mengaku lebih memilih angkutan bus Kemenhub karena dinilai lebih aman dan nyaman.

"Masih masuk, soalnya saya kerja diperbankan. Lebih milih bus sih, soalnya kalau di kereta kan lebih dempetan gitu, jadi lebih safety bus," ucap Ranita.

Baca Juga: Stasiun Tangerang Padat di Hari Pertama PSBB Total Jakarta

Di Tangerang

Stasiun Tangerang di Kota Tangerang masih padat di hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di DKI Jakarta, Senin (14/9/2020).

Terlihat dari aktivitas KRL di Stasiun Tangerang yang menuju Ibu kota masih padat.

KRL rata-rata diisi oleh warga Tangerang yang bekerja di DKI Jakarta. Mereka masih bekerja. Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan menegaskan kalau selama PSBB Total ini berlaku maka perkantoran sementara ditiadakan. Atau Bekerja dirumah (WFH).

Penumpang KRL Warga Tangerang yang bekerja di salah satu perusahaan di DKI Jakarta, Irwandi mengatakan dirinya memang telah mendapat instruksi untuk libur.

Namun, dirinya masih menunggu instruksi resmi dari perusahaan.

"Sebagian memang ada yang sudah WFH. Mungkin nyusul," ujarnya kepada SuaraJakarta.id.

Saat berpergian ke DKI Jakarta, diakui pria 37 tahun selalu membawa Surat Izin Keluar Masuk (SKIM).

Meski saat ini kata dia seperti tak berlaku.

"Awalnya doang. Cuma sekarang-sekarang ga pernah ditanyain tuh. Tapi bawa mah bawa (SKIM). Takutnya ditanyain kan. Memang kan dari awal harus bawa kan," ujarnya.

Pantauan SuaraJakatra.id di Stasiun Tangerang hingga Duri nampak ratusan penumpang memadati KRL. Meski demikian protokol kesehatan terlihat dijalankan. Mulai dari jaga jarak hingga menggunakan masker.

Selama menumpang KRL, SuaraJakarta.id juga tak mendapat teguran oleh petugas ihwal kelengkapan SKIM.

Warga biasa pun nampak lenggang berlalu-lalang. Namun, bila tak menggunakan masker, petugas tegas melarang penumpang masuk KRL.

Hal senada diungkapkan Penumpang lainnya, Sofi. Diakui Sofi mengaku masih bekerja. Dirinya memang khawatir akan terpapar Covid-19 namun selama belum ada kebijakan terkait WFH dari kantornya maka dia akan tetap bekerja.

"Saya nunggu aba-aba saja dari kantor. Ya kalau urusan ini (Covid-19) kan biar perusahaan dan pemerintah saja lah," kata dia.

Selama beraktivitas di DKI Jakarta diakui Sofi, dia selalu membawa SKIM.

"Bawa kalau itu (SKIM)," imbuhnya.

Sofi mengakatakan, kebijakan PSBB Total yang diberlakun Pemprov DKI Jakarta memang baik dilalukan demi mempercepat penanganan Covid-19.

Namun hal tersebut diharapkan dapat diimbangi dengan kebijakan terkait perputaran ekonomi.

"Banyak juga kan yang diPHK gara-gara PSBB. Harapannya harus ada solusi untuk itu. Jaminan untuk warga saat kena PHK atau perusahaan yang tumbang gara-gara PSBB ini," jelasnya.

Kontributor : Zian Alfath