Dokter Tirta Habis-habisan Kritik PSBB Total Anies, Sampai Curiga Politis

SuaraJakarta.id - Dokter Tirta habis-habisas mengkritik PSBB total yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Dokter Tirta curiga ada muatan politik di balik seluruh kebijakan COVID-19.

Hal itu diungkap Dokter Tirta dalam akun Instagramnya, Dokter Tirta menumpahkan kegelisahannya terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Kritik ini dia keluarkan dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis.

Di unggahan selanjutnya dengan format live Instagram, Dokter Tirta bicara panjang lebar selama satu jam lebih.

"PSBB Jakarta tapi jumlah positif per hari tetap ribuan. Ujung-ujungnya warga yang disalahkan. Udah nggak makan. Disalah-salahin. Didenda pula. Saya kira PSBB beneran. Tapi yang dirazia cuma rumah makan dan lapangan," tulis keterangannya di akun Instagram @dr.tirta.

Denda yang diterapkan kali ini tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Tidak hanya itu, dokter nyentrik ini juga mempertanyakan larinya uang denda yang dikeruk petugas, apakah ke rakyat atau ke yang lainnya.

"Saya yakin saya juga bakal remuk. Cepat atau lambat. Entah secara ekonomi/kena covid juga," imbuhnya.

Disematkan pula di keterangan video live Instagramnya bahwa Covid-19 di Indonesia ditunggangi politik.

"Part 4.0 : covid ditunggangi politik. INI SALAH SATU LIVE YANG TER-FRONTAL YANG PERNAH SAYA LAKUKAN," tulisnya memberi penjelasan.

Baca Juga: Puji Anies, Tengku: Enak Jadi Orang Bisa Inggris Tanpa Roaming, Keren Pula

Dokter Tirta menyebut, banyak kepala daerah yang tidak kompak dalam penanganan Covid-19, PSBB setengah-setengah. Dendanya tidak jelas.

"Saya pegang bukti lengkap chat dan rekaman," tegas Dokter Tirta.

Sayangnya, lanjut Dokter Tirta, instruksi yang jelas dari presiden tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah.

Oleh sebab carut marutnya penanganan Covid-19 ini, ia pun menuliskan opini pribadinya sebagai tawaran solusi.

"Solusi dari saya: Tunda pilkada (bukan karena politik, tapi duitnya bisa buat rakyat miskin). Swab gratis di dki, jatim, bali, jateng jabar dan sulsel," ujarnya.

"Lupakan rapid test , batalkan aturan rapid as administrasi. Ikhlaskan saja. Toh angka positif akan meroket terus nantinya. Nggak perlu membuat kebijakan setengah-setengah, dari awal sudah salah," tutupnya.