Sebut KAMI Cuma Sekumpulan Kepentingan, Din Syamsuddin: Betul Pak Moeldoko

SuaraJakarta.id - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin merespons balik terkait pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang menilai gerakan KAMI hanya merupakan sekelompok kepentingan.

Eks Ketua Muhammadiyah ini pun tak menampik atas ucapan dari Moeldoko.

"Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan," kata Din dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).

Din mengungkapkan pihaknya memiliki banyak kepentingan. Maksud 'kepentingan' yang dikatakan Din ialah KAMI ingin meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan.

Selain itu, KAMI juga memiliki kepentingan untuk mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik.

Kemudian KAMI juga mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, dengan mencabut undang-undang yang melemahkan KPK.

Mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Gerakan KAMI dinilai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merupakan bentuk dari sekumpulan kepentingan.

Baca Juga: Tengku ke Moeldoko: Biar Seperti Korea Utara Sekalian, Berani Cabut?

Moeldoko mengungkapkan ihwal adanya sejumlah gagasan-gagasan yang disampaikan KAMI membuat suhu politik memanas, menurutnya dinamika politik selalu berkembang.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila yang diterima di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Dia menekankan sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, maka dipersilakan. Namun dia mengingatkan agar gagasan yang dikemukakan tidak berupaya mengganggu stabilitas politik.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegasnya.