SuaraJakarta.id - Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa itu rasanya tepat disematkan untuk Dedi Sutrisno, warga Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang jadi korban penggusuran proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR 2) ruas jalan tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran.
Tidak hanya jadi korban gusuran, ia juga mendapat kekerasan fisik saat akan mempertahankan 1 bidang tanah dan rumah milik warga yang belum mendapat surat eksekusi dan penyerahan.
Peristiwa ini ia alami pada Jumat, (2/9/10) oleh seorang oknum berinisial W sekira pukul 10.30 WIB.
"Saya dipukul di kepala," ujar Dedi kepada Suara.com, Sabtu, (3/9/10).
Kronologi bermula saat ia melihat ada sebidang tanah kawasan tersebut akan digusur dengan alat berat. Sementara lahan tersebut belum mendapat surat resmi eksekusi dan penyerahan lahan.
Saat Dedi berniat menghalangi alat berat tersebut, tiba-tiba datang seorang oknum berinisial Y yang tak lain merupakan ketua RT 01 RW 1 Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang menghalangi niat Dedi dan bermaksud memuluskan alat berat itu.
"Disana terjadi cek cok saya dengan dia. Kita selisih faham. Disana ada kuburan juga. Maksud saya ini selesaikan dulu baru digusur karena surat eksekusinya belum belum keluar," jelas Dedi.
Tak terima dengan perlakuan Dedi, Y pun pulang dan mengadukan kejadian ini kepada kakaknya berinisial W. W lantas datang ke lokasi dan langsung menghajar Dedi pada bagian kanan kepala.
"Padahal saya sebenernya yang punya masalah sama Y ini. Tapi kakaknya yang mukul saya," kata Dedi.
Baca Juga: Minta Jokowi Mundur, PN Jaksel Siang Ini Gelar Sidang Kasus Ruslan Buton
Dedi mengatakan, perselisihan antara warga dengan Y sebenarnya telah berlangusung lama. Kira-kira sejak awal proses eksekusi dan penyerahan lahan berlangusung.
"Seharusnya dia sebagai RT bisa mengayomi warga jadi percontohan kok ini malah sebaliknya," kata Dedi.
Bermaksud memberikan efek jera Dedi pun melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Tangerang Kota atas sangkaan pasal 353 KUHP. Dengan laporan LP/B/848/X/2020/PMJ/Restro Tangerang Kota.
"Tujuan kami, biar ga ada kejadian terulang lagi. Takutnya khawatir ya ini buat percontohan. Biar kami jangan terlalu Arogan," pungkas Dedi.
Diketahui, Dedi merupakan salah satu warga yang jadi korban dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Kini rumahnya telah rata dengan tanah namun ganti rugi proyek tersebut belum dia terima.
Total ada 27 Kepala Keluarga di Benda yang belum mendapat ganti rugi atas proyek Jokowi ini. Saat mereka tengah berjuang untuk meminta haknya dengan didampingi tim kuasa hukum.
Berita Terkait
-
Novel ke Sandiaga: dari Wagub Naik Derajat Jadi Cawapres Turun Jadi Jongos
-
Target Jokowi dan Luhut Belum Tercapai, HNW: Jadi Reshuffel Kabinet?
-
Sandiaga Timses Anak dan Mantu Jokowi: Apakah Lagi Cari Cara Masuk Kabinet?
-
Jadi Tersangka, GM Hairos Waterpark Ternyata Ketua Relawan Mantu Jokowi
-
Hari Batik Nasional, Jokowi: Pandemi Bukan Penghalang Peringati Hari Batik
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
Terkini
-
JKT Fit Block Party Ubah Lintasan Lari Jadi Panggung Mode
-
Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Lewat Kopra by Mandiri
-
Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Lewat Kopra by Mandiri
-
Pasar Kripto Indonesia Kian Matang, Investor Lebih Konservatif dalam Memilih Aset
-
Pelaku Usaha Minta Dialog, Kebijakan Transportasi Dinilai Perlu Sinkronisasi