SuaraJakarta.id - Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat, Kamis (8/10/2020), menghasilkan hampir 400 ton sampah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat, ada 398 ton sampah yang dikumpulkan pihaknya dari sisa aksi massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja kemarin.
"Sampah itu dari sisa aksi massa di seluruh wilayah Jakarta," kata Kepala DLH DKI Jakarta Andono Warih, Jumat (9/10/2020).
Volume sampah terbanyak dari sisa demonstrasi itu, kata Andono, tersebar di sepanjang Jalan MH Thamrin arah Kota dan Jalan MH Thamrin-Blok M.
Diungkapkan Andono, banyaknya volume sampah pada dua jalur itu dikarekan konsentrasi massa terpusat di wilayah itu.
"Ini yang paling krusial tapi intinya seluruh wilayah tetap kita jaga kondusivitasnya," tutur Andono dilansir dari Antara.
Sementara itu, Humas DLH DKI Jakarta, Yogi menambahkan petugas mengumpulkan segala jenis sampah.
Seperti sisa pembakaran dan puing termasuk material keras seperti batu maupun kaca.
DLH DKI Jakarta mengerahkan 12 unit mobil penyapu jalan otomatis (road sweeper), 12 mobil pickup, 20 unit truk sampah anorganik dan 30 truk sampah typer.
Baca Juga: Ancam Oknum Polisi Represif ke Demonstran, Hinca: Saya Bawa Ini ke Kapolri
Kemudian 1.000 petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP), 1.000 karung dan 500 sapu guna membersihkan sampah sisa aksi rusuh.
Sebelumnya, sekelompok massa berunjuk rasa berujung ricuh saat menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada beberapa wilayah di Jakarta, Kamis kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum milik Pemprov DKI Jakarta yang dirusak massa.
"DKI yang akan membiayai, tadi sudah diprediksi sudah dihitung kira-kira (butuh) Rp25 miliar," kata Anies.
Imbas dari demonstrasi itu, banyak fasilitas umum yang mengalami kerusakan, termasuk 18 halte Transjakarta yang asetnya dimiliki BUMD PT Transportasi Jakarta, bahkan beberapa di antaranya dibakar oleh massa tak dikenal.
Anies menyebutkan untuk halte-halte yang rusak tersebut, akan disiapkan halte sementara untuk bisa beroperasi secepatnya melayani warga.
Berita Terkait
-
Langkah Kecil Gen Z Mengubah Limbah Jadi Nilai Tambah
-
DLH Diminta Turun Tangan, Benyamin Sebut TPST Abu & Co Punya Izin Pembakaran Sampah, Kok Bisa?
-
Hukum Karma Alam: Saat Gunungan Sampah Berubah Menjadi Mesin Pembunuh
-
Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar