SuaraJakarta.id - Gatot Nurmantyo menyebut KAMI jadi kambing hitam dengan dituduh sebagai biang kekacauan demu ricuh UU Cipta Kerja. Tapi Gatot sudah paham.
Gatot Nurmantyo sebagai Presidium KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyebutkan publik sudah cerdas melihat fenomena itu. Sebab tuduhan KAMI biang kerok demo ricuh itu sebagai pengalihan isu.
Namun demikian, Gatot meyakini, masyarakat sudah cerdas mana yang pengalihan isu dan mana yang isu substansi.
“Masalah pengalihan isu, ingat masyarakat kita sudah punya berbagai cara media sosial, mereka tahu semuanya, hanya kadang tak sampaikan pendapat, tapi bisa tahu informasi ini. Apapun yang dilakukan, pasti kebenaran akan muncul walau disembuyikan,” katanya.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bongkar Orientasi KAMI Ternyata Kekuasaan dan Politik
Dalam pernyataan itu juga, Gatot Nurmantyo membongkar tujuan dan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dibentuk.
Gatot menyebut orientasi KAMI kekuasaan dan politik. Namun beda lho fokus dan arah perjuangannya dengan partai politik.
Hanya saja KAMI adalah organisasi moral. KAMI hadir bukan untuk merebut atau mendongkel kekuasaan pemerintahan Jokowi saat ini.
Presidium KAMI itu juga mengakui KAMI sudah banyak dicurigai berbagi hal. Malahan pentolan KAMI dituding ingin menjatuhkan pemerintahan saat ini.
Dalam perbincangan dengan Refly Harun, Gatot mengakui terang-terangan KAMI hadir memang orientasinya kekuasaan dan politik.
Baca Juga: Aktivis KAMI Ditangkapi, Gatot Nurmantyo Cs akan Temui Kapolri Siang Ini
“Ya memang gerakan kita ini untuk kekuasaan, dalam arti siapapun yang berkuasa kita berikan input, masukan agar sama dengan apa yang dicita-citakan rakyat yang ingin Indonesia maju dan demokrasi ditegakkan. Bukan kekuasan untuk KAMI, tapi untuk seluruh masyarakat,” jelas Gatot di kanal YouTube Refky Harun dikutip, Kamis (15/10/2020).
Berita Terkait
-
Pepesan Kosong UU Cipta Kerja: PHK Merajalela, Cari Kerja Kian Susah!
-
Ketidakpastian Kerja Meningkat, UU Cipta Kerja Harus Dievaluasi
-
PKS Soroti PHK Massal 80 Ribu Pekerja di 2024, Minta Pemerintah ke Depan Lebih Pro Buruh
-
MK Ubah UU Cipta Kerja: Apa Kabar Gaji Karyawan?
-
Pertimbangan Efisiensi, Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja
Tag
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Terupdate April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
-
Donald Trump Resmi Umumkan Tarif Baru, Ekonomi Indonesia Terancam Kena Dampak!
Terkini
-
Pemprov DKI Ingatkan Pendatang Baru Tak Bisa Langsung Dapat Bansos, Harus Tinggal 10 Tahun Dulu
-
Jakarta Tak Sepi Lebaran Ini, Bang Doel Ungkap Hikmah Tak Terduga
-
Pramono Teken Pergub Syarat PPSU: Cukup Ijazah SD, Kontrak Kerja Tiap 3 Tahun
-
Baru Tempati Rumah Dinas, Pramono Curhat Jatuh dari Sepeda Sampai Pelipis Luka
-
Lebaran Pertama Pramono Sebagai Gubernur: Dari Istiqlal, Istana hingga Rumah Mega Tanpa Ganti Sepatu