Cerita Dukun Santet di Demo UU Cipta Kerja, Mau Tiup Ubun-ubun Anggota DPR

SuaraJakarta.id - Dukun santet berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jumat (16/10/2020) saat demo UU Cipta Kerja. Mereka mau tiup ubun-ubun atau kepala anggota DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja.

Bereka bukan dukun santet betulan. Itu adalah teaterikal dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law - UU Cipta Kerja.

Para pendemo ada yang menggunakan berbagai macam kostum: topeng Guy Fawkes -- topeng dalam film V for Vendetta--, dandanan ala dukun, hingga mak lampir.

Sang orator yang berada di atas mobil komando menyebut, 'mak lampir' sedanh turun gunung menolak Omnibus Law.

Baca Juga: Tidak Puas, Mahasiswa Akan Geruduk Istana Lagi 20 Oktober

Kata dia, mak lampir resah akan hal tersebut

"Seribu tahun Mak Lampir bertapa di Gunung Merapi, kini dia turun untuk ikut protes Omnibus Law. Bahkan Mak Lampir saja ikut resah," kata sang orator.

Tak hanya itu, ada aksi teatrikal yang dilakukan massa yang berpakaian dukun santet.
Dia membacakan mantra dan mengirimkan santet kepada anggota DPR.

Kata sang orator, teatrikal itu merujuk pada usaha mengalahkan pejabat yang mengesahkan UU Cipta Kerja.

Lanjut dia, teatrikal dilakukan untuk mengusir setan yang ada di kepala anggota DPR.

Baca Juga: Moeldoko: UU Cipta Kerja Jadi Tanda Indonesia Punya Daya Saing

"Ritual ini satu-satunya mengalahkan pejabat dalam UU Omnibus Law. Kalau dukun santet sudah turun, jangan salahkan kami," lanjut orator.

"Ayo kita tiup ubun-ubun anggota DPR untuk mengusir setan yang ada di tubuh anggota DPR. Kita tidak usir orangnya, tetapi kita usir setannya," tutup dia.

Demo Tolak UU Cipta Kerja Sampai 28 Oktober

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja akan berlangsung sampai 28 Oktober. Ini berdasakan bocoran intelijen.

Bahkan demonstrasi itu akan dilakukan dengan berurutan. Mahfud jamin demo tak ada penangkapan asalkan berjalan tertib.

Mahfud menegaskan pemerintah tak akan membatasi demo dan aparat kepolisian siap mengawal aksi penyampaikan aspirasi tersebut.

“Demo ini kita sudah tahu akan berlangsung kira-kira sampai 28 Oktober. Kita sudah tahu tanggal-tanggalnya. Kan kita punya intel, ingat intel itu bukan cuma BIN ya. Ada Kabagintelkam, Kabaintel Kejagung, intel imigrasi, intel kita banyak sekali,” kata Mahfud dalam program Rosi Kompas TV, Jumat (16/10/2020).

Sejauh ini, lanjut Mahfud, data intelijen yang disampaikan ke pemerintah, demo bakal berlangsung sampai 28 Oktober saja.

Mahfud mengatakan pendemo diminta tidak rusuh.

“Kalau sampai terjadi (rusuh atau anarkis) pasti di luar itu (ketentuan UU). Kalau terjadi penangkapan itu di luar ketentuan UU, UU Nomor 9 tahun 1998,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menjamin suara kritis tak akan diganjar dengan penangkapan.

Mereka yang kritis lanjutkan saja, tapi ingat kata Mahfud, jangan sampai memancing kerusuhan. Sebab kalau demikian, aparat bakal menindak.

“Kita jamin, siapa buktinya yang ditangkap hanya karena demo tak terbukti lakukan pancing kerusuhan dan tindakan kekerasan. Semuanya terlihat, terbuka bisa dinilai masyarakat, saya jamin tak terjadi ada-apa, polisi tak represif kalau demo itu tertib,” ujarnya.