Scroll untuk membaca artikel
Pebriansyah Ariefana
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:53 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (Dok. Kemenko Polhukam)

SuaraJakarta.id - Buntut penangkapan aktivis KAMI sampai kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amien, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun bereaksi. Dia balik menjabarkan hal-hal tentang sosok 4 orang pengkritik pemerintahan Joko Widodo.

Mereka adalah Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, Amien Rais dan Din Syamsuddin. Hal itu diungkap Mahfud MD di ILC, yang digelar Selasa (21/10/2020) malam.

Mahfud mengakui jika tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan memang mengalami penurunan.

“Kalau kepuasan soal lain, wajar tidak puas, mungkin misal soal hukum. Seperti banyak keluhan di MA, karena banyak berikan korting ke koruptor. Orang mungkin banyak marah di situ,” kata Mahfud.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Presiden-presiden Langgar Pancasila, Sebut Nama SBY

Gatot Nurmantyo bicara tentang sebutan 'kadrun' terhadap dirinya. (YouTube/Karni Ilyas Club)

Menurut Mahfud, pada dasarnya tiap orang punya keterbatasan untuk melakukan sesuatu perubahan. Kendati kekuasaan pernah diraihnya. Dia kemudian menyebut nama Amien Rais, yang pernah menjadi Ketua MPR.

“Amien Rais? Hebat, dia lokomotif demokrasi. Tapi apakah dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tinggi negara? Enggak berubah. Korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal dia ketua MPR-nya.”

Bagaimana dengan Gatot?

“Katanya banyak komunis, Pak Gatot pernah jadi Panglima, mana komunisnya enggak ditangkap. Dan sekarang bicara komunis. Kenapa? Bukan Pak Gatot enggak mau, dia enggak berwenang di bidang itu. Pada saat itu,” kata dia lagi.

Din Syamsuddin ungkap percakapannya soal mafia dengan Jokowi (Youtube).

“Din Syamsuddin, dia pernah berkuasa, menjadi Dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Rizal Ramli? Sama. Saya pengen tahu siapa orang yang bisa selesaikan masalah di negeri ini. Enggak ada,” kata dia lagi.

Baca Juga: Rizal Ramli Kritik Habis-habisan Polisi, Kenapa Jenderal Tak Diborgol?

Menurut Mahfud, memang ada pihak-pihak yang selalu berpedoman pada Pancasila untuk menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Padahal, tidak semua pemimpin mampu mengejawantahkan Pancasila dengan sempurna.

“Bung Karno jatuh karena dianggap langgar pancasila. Pak Harto jatuh dituduh melanggar Pancasila. Habibie, didemo karena dituduh tidak bisa amankan Indonesia, karena lepaskan Timtim, disebut anti Pancasila, Gus Dur juga sama. Mega jual aset negara, didemo disebut anti Pancasila, SBY sama, bahkan didatangi tentara, karena tidak Pancasila. Dan sekarang (Jokowi) juga sama,” kata Mahfud MD.

Mahfud kemudian menyinggung nama Gatot jika ke depan akan jadi Presiden RI berikutnya.

Status Rizal Ramli mengkritik Omnibus Law. (Facebook/Rizal Ramli)

Menurut dia, masalahnya masih akan sama, yakni pasti akan selalu dikaitkan dengan keberhasilan menjalankan Pancasila atau tidak.

“Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama, ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila,” jelasnya.

“Lalu kalau Rizal Ramli, Moeldoko, saya atau Pak Karni jadi presiden, pasti ada orang yang mengatakan kita tidak mengerti Pancasila,” kata Mahfud panjang.

Mahfud sendiri memahami, mengapa pengejawantahan Pancasila tiap pemimpin negara di RI selalu dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Sebab tafsir final mengenai Pancasila sejatinya memang belum ada.

“Enggak ada yang ngerti. Setiap orang memberi tafsir sendiri Pancasila. Apakah ini jelek atau tidak. Padahal Pancasila itu konsep prismatik. Yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sini masuk, kebijakan pemerintah tergantung pada pemerintahan dan kebutuhan saat itu,” paparnya.

Load More