SuaraJakarta.id - Massa dari berbagai serikat buruh menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (22/10/2020).
Mereka memulai aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka berencana merangsek maju mengepung Istana Negara tempat Presiden Jokowi berada.
Setelah aksi dibuka, massa bergantian berorasi menyampaikan aspirasi. Selain itu, mereka juga mengusung poster-poster.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa buruh datang dengan berbagai macam atribut, mulai dari poster-poster hingga panji-panji bendera serikat mereka.
Salah satu yang menarik perhatian adalah poster-poster yang dipasang massa buruh di atas mobil komandonya.
Poster itu bertuliskan kalimat nada-nada sarkastis penolakan UU Omnibus Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja Birahi Rezim mu Menuju Romusha Gaya Baru #TolakUUCiptakerja #Investasitanpaperbudakan," demikian tulisan pada salah satu poster yang ditempelkan di mobil komando.
Selain itu, massa buruh juga ada yang membawa poster-poster serupa dalam genggaman tangan. Mereka dalam posternya meminta UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut lantaran akan merugikan anak dan cucu mereka di masa depan.
"Cabut Omnibus Law Demi Anak Cucu Kita," demikian tulisan pada salah satu poster yang dibawa buruh.
Baca Juga: Kak Seto Skatmat Anies karena Dukung Anak Demo: Teriak, Kepanasan, Capek
Sementara itu, Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan yang sebelumnya digelar pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Aksi hari ini dilakukan lantaran UU disahkan dengan prosedur yang tak sesuai.
"Hari ini kita melakukan aksi lanjutan kalau sekarang kita menolak UU Omnibus law Ciptaker karena kasat mata terlihat bahwa prosedur proses sampai terjadinya uu itu tidak mencerminkan jiwa pancasila," tuturnya.
Arif mengatakan, pihaknya ingin difasilitasi langsung bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka menuntut Jokowi menerbitkan perppu untuk bisa membatalkan UU Omnibus Cipta Kerja.
"Ya kami harap pak polisi, kami sampai di Istana, biar pak presiden mendengarkan orasi-orasi," tandasnya.
Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).
Berdasarkan agenda yang diterima oleh Suara.com, aksi tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIB. Diawali dengan longmarch mendekat menuju Istana Negara.
Tag
Berita Terkait
-
Kak Seto Skatmat Anies karena Dukung Anak Demo: Teriak, Kepanasan, Capek
-
Longmarch ke Kawasan Istana, Buruh: Omnibus Law Lebih Berbahaya dari Covid!
-
Ribuan Buruh Demo Lagi Hari Ini, Begini Skenario Pengalihan Arus di Jakarta
-
Ribuan Buruh FSP LEM SPSI Geruduk Istana, Desak Jokowi Terbitkan Perppu
-
Ada Demo Buruh Lagi! Hindari Kawasan Istana Negara dan MH Thamrin
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
Terkini
-
Transformasi Digital BRI Dongkrak Transaksi QRIS hingga Rp30,5 Triliun
-
Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan, 21.060 Bibit Ditanam di Pesisir Jakarta
-
Dari Parenting hingga Drone, Dua Kreator Ungkap Pesona Pesisir Jakarta
-
BRI Peduli Tanam 24.000 Mangrove untuk Pulihkan Pesisir di Jawa Barat
-
Tolak Rencana Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar, APTI Minta Perlindungan Presiden