Rapat DPRD DKI Dihadiri 1.000 Orang, Riza Tak Cemas Ada Klaster Corona

SuaraJakarta.id - Rapat pembahasan APBD-P 2020 yang dilakukan DPRD DKI Jakarta di Puncak, Bogor diduga dihadiri sampai 1.000 orang.

Kegiatan yang dihadiri banyak orang ini dianggap berbahaya karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur  DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak khawatir kemunculan klaster corona akibat rapat itu.

Sebab, ia menilai pertemuan itu tidak begitu ramai.

Baca Juga: Rapat di Puncak Dalih Corona, DPRD DKI Dicurigai Selipkan Program Siluman

"Oh enggak, kan enggak semua anggota DPRD (hadir). Enggak sampai 800 (orang yang hadir) kayaknya sih," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Riza juga menyebut Hotel Grand Cempaka ini mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dengan baik.

Terlebih lagi lokasi itu memang biasa dijadikan tempat untuk rapat.

"Kan biasanya itu kenapa rapat di sana, karena mencari tempat yang lebih terbuka," jelasnya.

Politisi Gerindra ini juga mengklaim para anggota DPRD menjaga jarak saat rapat.

Baca Juga: Jujur! DPRD DKI Ngaku Rapat di Puncak Lebih Murah ketimbang Jakarta

Pertemuan dibagi-bagi tiap komisi dan digelar di ruangan berbeda-beda.

"Lagian kan tiap komisi beda-beda tempat," pungkasnya.

Sebelumnya, rapat DPRD DKI Jakarta pembahasan anggaran yang digelar di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020), ternyata dihadiri sampai 1.000 orang.

Alasan mereka tidak rapat di gedung DPRD adalah demi meminimalisir penularan virus corona.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan rapat yang harus dibahas sampai 1.000 orang tidak bisa digelar di kantor.

Begitu juga jika menggunakan cara pertemuan daring atau online.

"Rapat virtual sudah dilakukan dengan sekup yang lebih kecil, saat ini rapat Kebijakan Umum Anggaran yang melibatkan 800 sampai dengan 1.000 orang tidak efektif menggunakan virtual," ujar Aziz saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Karena itu, Aziz menilai perlu dilakukan rapat di tempat lain yang lokasinya dinilai lebih aman.

Sebab di gedung DPRD, ruangannya lebih tertutup dan aliran udara kurang bagus.

"Dipilih di Puncak karena ruang gedung dewan semua tertutup full AC, di puncak terbuka dan ventilasinya bagus," jelasnya.