Scroll untuk membaca artikel
Rizki Nurmansyah | Muhammad Yasir
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 11:22 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di enam provinsi pada Pilkada Serentak 2018 di DPP PDIP kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2017) [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Atas hal itu, Asfinawati pun menyindir Megawati untuk kembali mengingat betapa pentingnya aksi demonstrasi tersebut.

Sebab, berkat perjuangan di jalanan tersebut kekinian Megawati dan PDI turut menikmatinya hingga menjadi partai penguasa.

"Kalau tidak ada demonstrasi, Orde Baru yang berada d balik penyerangan kantor PDI di tahun 96 nggak akan tumbang. Saat 96 itu kan banyak korban," tegas Asfinawati.

Presiden Soeharto saat menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. (Youtube)

Omong Kosong

Baca Juga: Bela Milenial, Tengku: Sudah Ketiban Utang, Dituduh Dimanjakan, Sabar Rek

Asfinawati juga menilai pernyataan Megawati yang menyarankan agar pihak-pihak yang tidak setuju dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI hanyalah omong kosong belaka.

Sebab, apa yang disarankan oleh Megawati itu sejatinya telah dilalui tanpa hasil.

Menurut Asfinawati apa yang terjadi kekinian hingga menyebabkan mahasiswa, buruh, pelajar, petani dan elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, tidak lain karena pemerintah dan DPR tidak dipercaya dan mau mendengarkan aspirasi rakyat.

Sehingga, dia menilai pernyataan Megawati yang menyarankan agar pihak-pihak yang tak sependapat dengan kebijakan pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR sejatinya merupakan sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataannya.

"Kalau situasi baik-baik saja, siapa sih yang pengen demo, capek," kata Asfinawati.

Baca Juga: Megawati Pertanyakan Sumbangsih Milenial, Buruh: Kami Tersinggung!

"Proses Omnibus Law, Revisi UU KPK, UU Minerba, jelas menunjukkan mereka nggak mendengarkan suara rakyat," pungkasnya.

Ratusan demonstran yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Alun-alun Serang, Banten, Rabu (14/10/2020). [ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman]

Demo dan Kericuhan

Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh.

Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi.

Sebab, menurut dia, pihak-pihak yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR.

"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Load More