SuaraJakarta.id - Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Menkopolhukam Mahfud MD tidak ikhlas Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Meski Mahfud MD menegaskan jika Pemerintah tak khawatir dengan rencana kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.
Hal ini lantaran Mahfud menganggap Habib Rizieq bukanlah orang yang suci.
Mahfud MD juga menilai Habib Rizieq tak perlu ditakuti karena tak banyak pengikutnya, bukan orang suci, dan kalau bermasalah akan disikat.
“Seolah tak ada keihlasan ya. Kenapa? Antara pulang dan isu dideportasi. Harusnya pemerintah mengulurkan tangan kalau masalahnya overstay. Harusnya bisa ditangani,” kata Refly di saluran Youtube-nya, disitat Jumat (6/11/2020).
Menurut Refly, over stay bukan pelanggaran luar biasa. Bahkan bukan sebuah kejahatan.
"Jadi kalau cuma over stay, harusnya bisa ditanggulangi, apalagi dendanya cuma Rp110 juta,” kata Refly.
Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan Habib Rizieq Shihab akan dideportasi pada 10 November 2020 besok. Bukan pulang sendiri.
Mahfud MD menyatakan jika Habib Rizieq melakukan pelanggaran Imigrasi. Dia pun sempat dicekal oleh Arab Saudi, bukan Pemerintah Indonesia.
“Dia itu (Habib Rizieq) akan dideportasi. Karena apa? karena melakukan pelanggaran Imigrasi,” kata Mahfud MD di tayangan kanal Youtube CokroTV, Rabu (4/11/2020).
Baca Juga: Arab Saudi soal Habib Rizieq: Overstay dan Melakukan Perbuatan Aib
Habib Rizieq hendak kembali ke Tanah Air tapi tidak mau dideportasi lantaran ia ingin pulang dengan terhormat.
“Dia ingin pulang terhormat, gitu. Nah silahkan sajalah urus begitu, itu kan urusan dia dengan Pemerintah Arab Saudi, bukan urusan kita,” ujar Mahfud.
Host tayangan tersebut, Ade Armando, kemudian menanyakan ke Mahfud terkait pelanggaran imigrasi yang dilakukan Rizieq.
“Over stay,” jawab Mahfud MD dengan singkat.
Ade pun lanjut menanyakan apakah benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi Pemerintah Arab Saudi agar Habib Rizieq tidak pulang ke Indonesia.
“Selama saya jadi menteri, tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri, ndak ada tuh yang begitu,” jawab Mahfud MD.
Berita Terkait
-
Indonesia Tak Baik-baik Saja, Guru Besar UGM Soroti Ketimpangan dan Dominasi Oligarki
-
Mahfud MD Klarifikasi Video Viral 'Reformasi Jilid 2' di Agustus Ini, Ini Fakta di Baliknya
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi
-
Polemik Berkas Korupsi PLTU Batubara, Langkah Polri Dinilai Lawful dan Rasional
-
Demi Selamatkan Hukum, Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
PT Bukit Muria Jaya Dukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Pembangunan PLTS
-
BRI Group Perkuat Daya Saing Global dengan Enam Penghargaan di 2026
-
BUMD DKI Jakarta Salurkan Bantuan Rp5,8 Miliar untuk Korban Gempa NTT
-
Bishop Joshua Tewuh Pimpin PEMKRIS, Perkuat Persatuan Tokoh Kristen
-
BRI Bersama Pegadaian Bangun Ekosistem Emas dari Hulu Hingga Hilir