Gatot Nurmantyo Puji Habib Rizieq: Nasionalis yang Mengawal Pancasila

SuaraJakarta.id - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memuji Habib Rizieq Shihab. Ia menyebut Habib Rizieq seorang nasionalis yang ikut mengawal ketertiban pelaksanaan Pancasila.

Hal itu disampaikan Gatot Nurmantyo dalam pidato singkat di acara Reuni 212 bertajuk Dialog Nasional 100 Ulama yang dilangsungkan hari ini, Rabu (2/11/2020) kemarin.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu mengatakan, hal tersebut secara tidak langsung dapat menjawab anggapan Habib Rizieq anti-Pancasila.

"Tidak dipungkiri lagi Habib Rizieq itu seorang nasionalis yang mengawal Pancasila yang juga dikawal oleh KAMI yang mengawal gerakan moral cita-cita luhur bangsa," ujar Gatot Nurmantyo dikutip Suara.com dari YouTube LDTV.

Gatot Nurmantyo juga memuji revolusi akhlak yang digaungkan Habib Rizieq sekembalinya ke Tanah Air pada pertengahan November lalu.

Jika dibelek dengan pisau, kata Gatot Nurmantyo, revolusi akhlak Habib Rizieq isinya Pancasila.

"Revolusi akhlak ini diiris dengan pisau Pancasila," ujarnya.

Lebih lanjut, Gatot Nurmantyo dalam pidatonya menyoroti penerapan Pancasila oleh pemerintah.

Dia menerangkan, ada beberapa hal yang menyimpang dan terkesan tidak adil.

Baca Juga: Selasa Depan, Ade Yasin Akan Diperiksa Polda Jabar soal Acara Habib Rizieq

Gatot Nurmantyo menyebut anggapan yang mengatakan agama tidak boleh berpolitik.

"Ada penyimpangan, dibilang agama tidak boleh berpolitik. Ingat, UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, tidak ada dalam keputusan apa pun juga, sebagai orang Islam yang dengan agamanya, Katolik ya agamanya, karena semua agama bertujuan dengan kebaikan," jelas Gatot Nurmanyo.

Kemudian, Gatot Nurmantyo menyoroti sila kedua Pancasilan yang dihubungkannya dengan kasus Habib Rizieq belakangan ini.

Gatot Nurmantyo seakan memprotes pemerintah yang terkesan memberi saksi pada Habib Rizieq saja.

Padahal pelanggaran protokol kesehatan juga dilakukan oleh pihak lainnya.

"Tidak ada yang dibeda-bedakan satu pun juga, tidak ada warga kelas 1 dan kelas 2. National state itu 1," tegasnya.