Menunggu Komentar Jokowi Soal Pemerintahan Sementara Papua Barat

SuaraJakarta.id - Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Isu dari Papua Barat mencuat dan menjadi tajuk utama media-media nasional di tengah perhatian terhadap usaha polisi memeriksa Habib Rizieq Shihab menyangkut dugaan protokol kesehatan. 

Dengan satire, bekas Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain mengingatkan Presiden Jokowi agar tak menganggap remeh dengan perkembangan yang terjadi di Bumi Cenderawasih.

"Pak Jokowi... Anda sudah punya saingan tuh. Seorang Presiden di tanah NKRI. Ada komentar pak...? Kami tunggu komentar bapak atas kedaulatan tanah ini. Diam saja tidak manfaat," kata Tengku.

Baca Juga: Jangan Terprovokasi Benny Wenda, Polri: Papua - Papua Barat di Bawah NKRI

Sebelum komentar satire Tengku, sejumlah kalangan juga telah mengingatkan pemerintah Indonesia untuk merespons secara serius dinamika yang berkembang di Tanah Papua.

Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara dan dia mengingatkan peristiwa Timor Timur yang akhirnya lepas dari NKRI.

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta.

Perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.

Dia menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.

Baca Juga: OPM: Benny Wenda Bekerja untuk Kapitalis Eropa, AS, dan Australia

Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.