SuaraJakarta.id - Aparat kepolisian menemukan 50 ribu karung berisi bantuan sosial yang terbengkalai di dalam gudang Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Terkait kasus ini, Kanit Reskrim Polsek Cakung, Iptu Stevanus Leonard Johannes memastikan puluhan ribu paket bansos Corona belum kedaluwarsa meski sudah tiga bulan disimpan.
"Sudah tiga bulan tersimpan di sini dan saya lihat itu 'expired'-nya 2023, 2022. Jadi belum expired," katanya usai menyambangi gudang di Jalan Pulo Buaran II Blok N1-N3 Kawasan Industri Pulogadung, Senin siang.
Karung bansos bercorak merah dan putih itu masing-masing berisi beras sepuluh kilogram, mie instan sepuluh bungkus, sarden kecil sembilan kaleng, minyak goreng dua liter serta saus sambal satu botol.
Dugaan bansos tersebut kedaluwarsa sebelumnya dilaporkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya melalui tayangan video berdurasi 12 detik yang beredar di media sosial.
"Orang yang memviralkan video itu sebenarnya adalah calon pembeli yang datang ke gudang. Itu videonya diproduksi sejak tiga bulan lalu," kata Stevanus.
Sejauh ini polisi belum memperoleh fakta yang mengarah pada perbuatan penimbunan bansos milik pemerintah oleh PT Penco Pangan Utama selaku pengelola gudang.
Berdasarkan hasil keterangan pegawai, kata dia, bansos tersebut terbengkalai selama tiga bulan sebab upaya kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk program bantuan Presiden bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 hingga kini belum terjalin.
"Jadi mereka (perusahaan) yang beli sendiri, mau menyediakan tetapi di sana (Kemensos) sudah full (bantuannya), akhirnya mereka jual sendiri saja biar tidak rugi," katanya.
Baca Juga: Dituding Terseret Kasus Korupsi Bansos, PT Sritex Beri Jawaban Mengejutkan
Meskipun bansos tersebut terbengkalai selama tiga bulan, kata Stevanus, namun proses pengawasan kelayakan produk tetap dimonitor pengelola gudang.
"Mereka mencari dan menjual input dan output barang itu semua diseleksi sebanyak tiga kali, baik dari penyimpanan, surat jalan, penataan hingga dimasukkan lagi ke gudang. Jadi kalaupun expired pasti pedagang besar tersebut sudah komplain, tetapi sudah saya tanya tidak ada yang komplain," katanya.
Stevanus memastikan belum ada aliran dana dari pemerintah yang masuk dalam pengadaan bansos di perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan pergudangan itu.
"Sejauh ini belum ada uang negara masuk ke sini. Belum ada," katanya.
Berita Terkait
-
Viral Polsek Cakung Minta Uang Tebusan usai Tahan Mahasiswa Pendemo Tolak RUU TNI, Kapolres: Hoaks!
-
Polsek Cakung Diduga Minta Uang Tebusan usai Tahan 5 Mahasiswa, Ajudan Prabowo Turun Tangan
-
Viral Mahasiswa Universitas Mustopo Ditahan di Polsek Cakung, Diminta Tebusan Rp12 Juta?
-
Lagi Tunggu Guru Ngaji Datang, Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa Rawa Bebek
-
RPHU Pulo Gadung Ditutup Ormas Secara Sepihak, Pedagang Ayam Potong Protes
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
-
KPK Kembali Gelar OTT: Amankan Sejumlah Pihak di BNPB
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
Terkini
-
Temukan Inspirasi Pernikahan Impian di Wedding Showcase 2026 Swiss-Belresidences Kalibata
-
ARYADUTA Menteng Jadi Tuan Rumah Upacara Wisuda Raffles Jakarta PRISM 2026, Rayakan Talenta Kreatif
-
IIF Pangkas Waktu Penilaian Pembiayaan Infrastruktur hingga 30 Persen Lewat Digitalisasi
-
Liburan Akhir Tahun Makin Dekat, Yuk Siapkan Semua Kebutuhannya!
-
Bank Jakarta Siapkan Pembiayaan Rp5,87 Triliun untuk Perumahan hingga Transportasi Publik