SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda DKI, Senin (18/1/2021).
Meski baru menjabat, Marullah mengakui tak memiliki program prioritas. Menurutnya, jabatan Sekda hanyalah staf dari seorang Gubernur.
Ia hanya menjalankan apa yang menjadi instruksi dan program yang dibuat oleh Anies.
"Gak ada yang paling kecuali yang diminta Gubernur, itu yang paling prioritas," ujar Marullah di Balai Kota DKI Jakarta usai dilantik.
Baca Juga: Dilantik Jadi Sekda DKI, Marullah Matali: Ini Impian Semua Pegawai
Anies, kata Marullah, sudah menginstruksikan untuk segera bekerja menuntaskan masalah pandemi Covid-19.
Beberapa hal seperti penanganan, pengawasan hingga vaksinasi harus dijalankan dengan tuntas.
"Tentu kita akan memaksimalkan penanganannya terutama terkait vaksin. Jakarta sudah mulai, mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat yang baik akan meminimalisir perlahan-lahan," jelasnya.
Terkait perannya dalam menata birokrasi, Marullah Matali menyebut akan segera menjalankannya.
Namun menurutnya hal itu juga sudah selalu terjadi. Sehingga mengurus persoalan birokrasi bukanlah program baru yang ia bawa.
Baca Juga: Marullah Matali Jadi Sekda DKI, Begini Respons Wagub Riza
"Jadi bukan pekerjaan baru kalau misalnya saya hari ini langsung menata birokrasi. Sekarang juga sedang berlangsung," pungkasnya.
Dipilih Jokowi
Marullah Matali mengisi jabatan Sekda DKI yang lowong selama lima bulan sepeninggal Saefullah yang wafat karena Covid-19, usai Pemprov DKI melelang jabatan dan melakukan proses seleksi sebulan setelahnya.
Nama-nama yang masuk seleksi, disaring baik-baik dengan sejumlah pertimbangan dan pada pertengahan Desember 2020 lalu.
Pemprov DKI lantas menyerahkan tiga nama yang lolos seleksi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dipilih salah satu yang terbaik.
Adapun ketiga nama yang diserahkan, yaitu Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Sigit Wijatmoko dan Marullah Matali yang menjabat Wali Kota Jakarta Selatan.
"Proses seleksi sesuai aturan dan mekanisme, proses pemilihan sejak awal dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada, dilakukan secara profesional, transparan sampai dengan tiga besar," ucapnya.
Berita Terkait
-
Eks Jubir FPI Buka Suara soal Drama Ijazah Jokowi, Munarman Kuliti Kesalahan Polisi, Apa Itu?
-
Foto Main Bareng Cucu di Pantai Diduga Editan, Netizen Salfok Kemeja Jokowi: Gak Pernah Ganti Pak?
-
Jokowi Dianggap Gagal Pimpin Indonesia, Sudirman Said: Kemunduran Demokrasi!
-
Sudirman Said Beberkan soal KKN: Gambar Wapres di Sekolah-Kantor Itu Simbol Telanjang Nepotisme!
-
Jelang Rebut 'Kursi' Kaesang, Calon Ketum PSI Bro Ron Nekat Curi Ilmu ke Jokowi di Solo!
Terpopuler
- Istri Menteri UMKM Bukan Pejabat, Diduga Seenaknya Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas MPV 1500cc: Usia 5 Tahun Ada yang Cuma Rp90 Jutaan
- 5 Rekomendasi Pompa Air Terbaik yang Tidak Berisik dan Hemat Listrik
- Diperiksa KPK atas Kasus Korupsi, Berapa Harga Umrah dan Haji di Travel Ustaz Khalid Basalamah?
- 5 AC Portable Mini untuk Kamar Harga Rp300 Ribuan: Lebih Simple, Dinginnya Nampol!
Pilihan
Terkini
-
Di Garasi UMKM yang Didirikan Mas Dhito, Wisatawan Asal California Antusias Melihat Seni Tari Lokal
-
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Hingga Rp400 Ribu Lewat 9 Link DANA Kaget Hari Ini
-
Tumbuhkan Ekonomi Inklusif, Bank Mandiri Bekali 70 Usahawan Kreatif Naik Kelas di Depok
-
5 Rekomendasi Warna Cat Dulux Untuk Ruang Tamu Agar Terlihat Mewah
-
UMKM MerapatKUR BCA 2025: Pinjaman Tanpa Agunan Hingga 500 Juta