SuaraJakarta.id - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyesalkan tindakan Gubernur DKI Anies Baswedan menghapus program normalisasi sungai atau kali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Terlebih lagi Anies dianggap tak memberikan penjelasan.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Untayana mengatakan, keputusan menghapus program normalisasi akan merugikan masyarakat. Apalagi belakangan ini Jakarta kembali dilanda banjir.
“Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draft perubahan RPJMD. Perlu diingat bahwa salah satu penyebab banjir adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu," ujar Justin kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).
Menurut Justin, kunci pengendalian banjir adalah dengan meningkatkan kapasitas sungai.
Air bisa dialirkan dengan baik tanpa meluap ke pemukiman warga dan menyebabkan banjir.
"Karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi,” jelas Justin.
Meskipun ada program naturalisasi, Justin tak yakin masalah banjir akan tuntas di tangan Anies.
Pasalnya setelah tiga tahun menjabat, masalah serupa masih saja muncul.
"Janji kampanye naturalisasi sungai seperti tidak ada realisasi sama sekali. Sementara itu, kegiatan pembangunan normalisasi sungai juga tidak dikerjakan karena Pemprov DKI sangat lambat dalam pembebasan lahan," pungkasnya.
Baca Juga: Kolumnis Bongkar Penyebab Anies Baswedan Selalu Harus Salah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan kegiatan normalisasi sungai terintegrasi dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta.
Tak ada penghapusan program itu dari Perubahan RPJMD 2017-2022.
Dalam penerapannya, Pemprov DKI memiliki peran melakukan pembebasan lahan.
Sementara itu, Kementerian PUPR melakukan konstruksi pengendalian banjir di kali atau sungai.
Hal ini merupakan kesepatan bersama Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur 2020-2024.
“Secara faktual, Pemprov DKI Jakarta selama ini tetap melakukan pengadaan tanah di kali/sungai yang mendukung pelaksanaan normalisasi oleh Pemerintah Pusat," ujar Nasruddin dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).
Berita Terkait
-
3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi
-
Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan
-
Kucing Parhan Pulang ke Senayan City: Kini Punya KTP dan AirTag
-
Gerindra Jelaskan Status PSI di Koalisi Pemerintah Usai 3 Pentolannya Mundur
-
Taisei Marukawan Gabung Timnas Indonesia, 3 Nama Ini Berpeluang Tersingkir!
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status