SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab tudingan fraksi PSI DPRD DKI yang menyebut program normalisasi sungai telah dihilangkan. Ia meminta agar fraksi PSI lebih teliti membaca Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
Menurut Riza, program normalisasi sungai yang merupakan warisan Gubernur pendahulunya tetap diadakan. Hanya saja pengerjaannya dilakukan lewat naturalisasi sungai.
"Siapapun anggota DPRD kalau ingin menyampaikan pendapat itu hak, kewenangan dan tugas. Namun kami minta untuk dicek kembali, diteliti kembali," ujar Riza di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/2/2021).
Menurut Riza, program normalisasi sungai harus dilanjutkan demi mengendalikan banjir di ibu kota. Apalagi Pemerintah Pusat yang terlibat langsung melakukan rencana itu.
"Kami semua mengakomodir semua masukan dukungan aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik," jelasnya.
Riza menyebut pihaknya sudah melaksanakan normalisasi dengan membebaskan lahan bantaran kali. Anggaran yang digunakan mencapai Rp700 miliar.
Karena itu, ia meminta kepada PSI agar menyampaikan keterangan setelah mempelajari RPJMD lebih dalam dulu sebelum berkomentar.
"Jangan sampai menimbulkan polemik di masy. Kami sedang hadapi pandemi jangan sampai timbulkan polemik yang tidak perlu," tandasnya.
Baca Juga: Polemik Vaksinasi Helena Lim, Riza: Nanti Juga Ketahuan Siapa yang Salah
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status