SuaraJakarta.id - Setiap kali hujan lebat yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu belakangan ini kerap menimbulkan banjir. Namun informasi mengenai meluapnya air hingga ke jalanan dan pemukiman warga di Jakarta masih terbatas.
Biasanya ketika musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lewat Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Mohamad Insyaf rutin memberikan informasi banjir. Ia bisa dihubungi awak media via pesan singkat atau sambungan telpon.
Informasi yang disampaikan biasanya berisi mengenai jalan dan pemukiman mana saja yang banjir di Jakarta, ketinggian air, hingga jumlah pengungsi dan tempat pengungsian. Informasi biasanya diperbarui berkala setiap dua jam sekali.
Namun saat dihubungi Suara.com, Insyaf terakhir kali merespon pada tanggal 21 Januari lalu. Setelah itu, setiap kali banjir terjadi di akhir Januari hingga saat ini dia tak merespon.
Begitu juga dengan Kepala BPBD DKI Sabdo Kurnianto yang tak pernah merespon ketika dihubungi wartawan. Kedua anak buah Gubernur Anies Baswedan itu bungkam belakangan ini.
Dari pihak Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) juga hanya sekali memberikan informasi banjir lewat rilis yang disiarkan pada 8 Februari lalu. Setelah itu keterangan pers terakhir adalah ketika banjir surut pada 10 Februari lalu.
Selanjutnya siaran pers yang disampaikan adalah mengenai lokasi yang tak terdampak banjir, penanganan aliran air terkendali, dan klaim Anies soal banjir surut dalam waktu kurang dari enam jam.
Informasi banjir yang disampaikan oleh Pemprov hanya melalui media sosial BPBD DKI dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Namun cuma terkait kondisi pintu air, prakiraan cuaca, peringatan dini banjir, dan kegiatan penanganan banjir.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta ketika ditanya soal banjir selalu mengklaim penanganan sekarang sudah lebih baik.
Baca Juga: PAN Usung Pasha Ungu Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta
"Beberapa hari ke depan memang ada peningkatan curah hujan dan terjadi genangan. Memang ada banjir dan genangan dalam beberapa jam kemudian sudah surut," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/2/2021) malam.
Karena minim informasi mengenai lokasi banjir, awak media akan mengakses aplikasi penyedia informasi, Jakarta Kini alias JAKI. Perangkat lunak itu menyediakan data lokasi banjir, ketinggian pintu air, pos pemantauan, dan pompa air.
Namun untuk informasi banjir hanya berisi lokasi RW yang terendam dan perkiraan ketinggian.
Sementara banjir hari ini, mendadak JAKI tak membagikan informasi terbaru meski sudah melanda banyak wilayah. Data yang ditampilkan merupakan kondisi pada 16 Februari lalu.
Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City, Yudhistira ketika ditanya beberapa waktu lalu menyatakan informasi banjir yang ditampilkan di JAKI berasal dari BPBD.
"Sistem JakPantau di JAKI datanya dari BPBD," kata Yudhis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
7 Sepatu Lari Tanpa Tali yang Praktis untuk Lari Sore, Tinggal Pakai Langsung Jalan
-
Anniversary Merlynn Park Hotel: 16 Years of Transformation Hospitality Beyond Excellence
-
Viral Visual Balita di Kemasan: Salah Tafsir atau Kurang Memahami Konteks?
-
Jangan Asal Nyaman, Ini 7 Sepatu Lari yang Direkomendasikan untuk Cegah Cedera
-
Guru Besar Universitas Jayabaya Desak Revolusi Hukum Kepailitan Demi Ekonomi Nasional