Polri Sebut Kerumunan Massa Bukan karena Jokowi, Tapi Spontanitas Warga NTT

SuaraJakarta.id - Polisi tercatat dua kali menolak laporan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo terkait kerumunan massa saat berkunjung ke NTT, beberapa waktu lalu. Alasan dua  laporan itu ditolak karena Bareskrim Polri tak menemukan adanya unsur ajakan yang memicu adanya kerumunan massa dalam kunjungan kerja Jokowi.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengklaim jika terjadinya kerumunan massa itu karena spontanitas dari warga yang ingin melihat Jokowi. 

"Unsur ajakan tidak memenuhi untuk persangkaan pidana tersebut," kata Rusdi, Selasa (2/3/2021).

Dia juga mengatakan alasan polisi tak menindaklanjuti dua laporan itu karena tak menemukan adanya unsur tindak pidana terkait Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga: Bela Jokowi Soal Investasi Miras, Ferdinand: Coba Teriakin Anies Dulu!

"Atas dasar kesimpulan tersebut, petugas SPKT Bareskrim tidak memproses dalam sebuah laporan polisi," katanya. 

2 Kali Tolak Laporan

Bareskrim Polri sebelumnya menolak laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Laporan pertama dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan ke Bareskrim Polri pada Kamis (25/2) pekan lalu. Ketika itu, mereka hendak melaporkan Jokowi lantaran dituding lalai terhadap protokol kesehatan hingga menyebabkan terjadinya kerumunan massa penyambutnya di NTT.

Hanya saja, menurut Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia menyebut petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri tak menerbitkan Surat Laporan Polisi. Ketika itu, kata Kurnia, petugas SPKT hanya menyarankan pihaknya membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi stampel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD). 

Baca Juga: Jajal KRL Jogja-Solo Sampai Stasiun Klaten, Begini Komentar Presiden Jokowi

"Kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik ini?," kata Kurnia.